GPM Halsel Bersiap Aksi Jilid II Soal Kades Kubung

Jumat, 4 Juli 2025 - 22:14 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Latar, masyarakat desa kubung saat menggelar aksi 15 Mei 2025/Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli || Dok : Ridal_Kasedata

Latar, masyarakat desa kubung saat menggelar aksi 15 Mei 2025/Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli || Dok : Ridal_Kasedata

Kasedata.id – Perilaku tidak transpransi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Kubung menambah daftar terhadap tata kelola Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Hal ini menuai kecaman keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Halsel.

GPM secara tegas mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Desa Kubung, Masbul Aji Muhamad.  Masbul selama kepimpinannya dinilai telah mengabaikan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2023–2024.

Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, mengaku pihaknya menemukan sejumlah kegiatan pembangunan desa yang tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengarah pada penyimpangan keuangan negara.

” Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan selama ini hanya bersifat simbolis. Tidak ada transparansi yang nyata, dan ini mencederai prinsip keterbukaan serta akuntabilitas di tingkat desa,” ujar Harmain dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

Ia juga menyoroti sikap pasif DPMD hingga kini belum mengambil tindakan konkret atas dugaan pelanggaran tersebut, meski laporan sudah disampaikan.

“Jika DPMD benar-benar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, mestinya sudah ada langkah tegas. Jangan sampai terkesan ada pembiaran atau perlindungan terhadap oknum yang menyimpang,” tegasnya.

Baca Juga :  Realisasi Visi Agromaritim, Bantuan Perikanan Bassam-Helmi Capai Puluhan Miliar 

Lebih jauh, Harmain meminta agar penegakan aturan tidak berhenti pada wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata yang hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Jika tidak, pihaknya bersama masyarakat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa.

“GPM bersama masyarakat Desa Kubung siap menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor DPMD dan Kantor Bupati Halsel. Kami juga akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pemda jika terus membiarkan persoalan ini tanpa kejelasan,” tandasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

49 Huntap Jambula Resmi Diserahkan untuk Korban Banjir Rua
62 Paskibraka Ternate Terima Penghargaan, Tugas Berlanjut Hingga 2027
Dana Hibah 11 Parpol di Ternate Masuk Tahap Pencairan
Huntap Jambula Jadi Rujukan, Pemprov Jatim Studi Tiru ke Ternate
Gandeng Kompas, Harita Nickel Luncurkan Buku Keindahan Laut Pulau Obi
Terjerat Dugaan Korupsi, Eks Kadis DKP Malut Pamit dari Gosale
Staf Ahli Gubernur Malut Mundur, BKD Siapkan Pengganti
Satu Tahun, Tugas Paskibraka Ternate Belum Usai

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 22:43 WIT

49 Huntap Jambula Resmi Diserahkan untuk Korban Banjir Rua

Kamis, 10 September 2026 - 22:23 WIT

62 Paskibraka Ternate Terima Penghargaan, Tugas Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 9 September 2026 - 22:46 WIT

Dana Hibah 11 Parpol di Ternate Masuk Tahap Pencairan

Rabu, 9 September 2026 - 09:25 WIT

Gandeng Kompas, Harita Nickel Luncurkan Buku Keindahan Laut Pulau Obi

Selasa, 8 September 2026 - 16:56 WIT

Terjerat Dugaan Korupsi, Eks Kadis DKP Malut Pamit dari Gosale

Berita Terbaru

Hukum

Polisi di Ternate Bongkar Pengiriman Miras dari Sofifi

Kamis, 10 Sep 2026 - 23:17 WIT

Daerah

49 Huntap Jambula Resmi Diserahkan untuk Korban Banjir Rua

Kamis, 10 Sep 2026 - 22:43 WIT

Nuryadin Rachman

Daerah

Dana Hibah 11 Parpol di Ternate Masuk Tahap Pencairan

Rabu, 9 Sep 2026 - 22:46 WIT

Pendidikan

RSUD Chasan Boesoirie Dukung Penuh UMMU Buka FKG

Rabu, 9 Sep 2026 - 17:14 WIT