Sagu, Riwayatmu Kini

Oleh: Sukarsi Muhdar
(Jurnalis Maluku Utara)

​Singkong atau kasbi, merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Maluku Utara. Hampir setiap desa menjadikan singkong sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Singkong tak hanya diolah menjadi keripik, tetapi juga menjadi bahan dasar pembuatan sagu lempeng dan papeda. Ini sejalan dengan pola konsumsi penduduk Maluku Utara yang sebagian besar menyantap papeda dan sagu lempeng.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Produksi pangan dari tanaman sagu (Metroxylon rumphii) merupakan sumber pangan non-beras menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Sagu telah menjadi sumber pangan tradisional yang dikonsumsi secara luas, mulai dari masyarakat Tidore hingga pulau-pulau lain seperti Ternate, Bacan, Jailolo, Gebe, Patani, Morotai, Tobelo, Makian, dan Buli. Masyarakat memandang sagu memiliki nilai gizi tinggi yang setara dengan beras, jagung, ubi kayu, maupun kentang.

​Hampir seluruh masyarakat di berbagai pulau rutin memproduksi sagu dan mendistribusikannya ke Kota Ternate untuk dijual belikan. Sebagai kota jasa, Ternate memfasilitasi transaksi antara produsen dan konsumen melalui pasar-pasar yang ada. Karena itu, produsen memilih untuk menjual hasil olahan mereka ke pasar atau melalui distributor. Salah satu pusat distribusi utama adalah Pasar Higienis Kota Ternate, yang letaknya strategis dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan penerimaan stok sagu lempeng dan papeda dari berbagai wilayah.

​Namun, terjadi tren penurunan kuantitas barang yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2012, harga sagu lempeng di Pasar Higienis masih berkisar Rp10.000 untuk 10 lempeng. Papeda dijual Rp2.500 per mangkuk. Pada tahun 2015, meski harga tetap Rp10.000, jumlahnya berkurang menjadi 8 lempeng, dan harga papeda naik menjadi Rp3.000 per mangkuk.

Masuk tahun 2021, jumlahnya menyusut drastis menjadi 4 lempeng seharga Rp10.000 dengan papeda Rp5.000 per mangkuk. Tren ini berlanjut hingga awal Februari 2022, dimana Rp10.000 hanya mendapatkan 3 lempeng sagu, sementara dua mangkuk papeda dihargai Rp15.000 hingga tahun 2026 harga sagu lempeng meningkat Rp 20.000 dengan 4-5 lempeng dan papeda Rp 10.000 per mangkuk.

​Berdasarkan keterangan pedagang di Bastiong Talangame, sebagai pengecer (produsen kedua), mereka mengambil stok dari produsen pertama dengan harga Rp10.000 untuk 3 lempeng dan Rp250.000- Rp 300.000 untuk setengah kantong kresek besar papeda. Akibatnya, mereka terpaksa mengurangi jumlah lembaran sagu dalam satu ikatan demi menjaga stabilitas harga.

Strategi itu diambil agar produk tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat. ​Kondisi ini dipicu berbagai faktor. Ditemukan bahwa beberapa desa kini sudah jarang memproduksi singkong, seperti terlihat di Desa Wama, Kecamatan Oba Selatan. Masyarakat setempat mulai jarang memproduksi sagu lempeng dan papeda dalam skala besar; jika pun berproduksi, hasilnya hanya untuk konsumsi pribadi atau dijual terbatas di lingkup desa. Padahal, seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan konsumsi pun terus meningkat.

​Faktor paling krusial terungkap melalui wawancara dengan warga setempat: hasil panen tanaman singkong mereka tidak lagi melimpah seperti dulu. Studi kasus ini mengindikasikan ada kelangkaan produksi sagu yang kemudian memicu lonjakan harga di pasar.

Faktor lainnya adalah pertumbuhan populasi wilayah yang pesat. Data statistik menunjukkan penduduk Maluku Utara meningkat dari 1.255.771 jiwa pada 2019 menjadi 1.299.177 jiwa pada 2021. Dan 2026 meningkat berkisar 1,37 juta jiwa.

​Fenomena ini mengingatkan kita pada pemikiran Thomas Robert Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa populasi manusia berkembang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan, yang pada akhirnya dapat memicu malapetaka.

Jika dikaitkan dengan realitas saat ini, kelangkaan komoditas sagu merupakan dampak dari tingginya pola konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. ​Situasi ini diperparah dengan semakin maraknya industri pertambangan di Maluku Utara.

Masyarakat mulai beralih aktivitas ekonomi dari sektor pertanian menjadi karyawan tambang demi mengejar upah yang dianggap lebih besar. Padahal, ekspansi tambang memberikan dampak negatif yang nyata terhadap berbagai aspek lingkungan dan keberlanjutan hidup.

​Melihat kondisi diatas, mestinya pemerintah lebih memperketat kontrol dan memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan tanaman pangan lokal di Maluku Utara. Pangan lokal terbukti mampu mendorong perekonomian masyarakat secara mandiri tanpa harus merusak lingkungan. Wallahu’alam. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar