Kasedata.id – Pelantikan bukan akhir dari proses bagi pejabat baru di lingkup Pemerintah Kota Ternate. Justru setelah menerima jabatan, mereka bakal dihadapkan pada sejumlah tantangan yang menuntut kemampuan manajerial, kecepatan merespons persoalan, hingga keberanian mengambil keputusan di tengah keterbatasan anggaran.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan sedikitnya tiga tantangan yang harus dihadapi para pejabat baru dilantik, yakni pengawasan publik semakin ketat dan kritis, tuntutan efisiensi anggaran, serta perubahan pola pelayanan masyarakat di era digital.
Ketegasan itu disampaikan Tauhid saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik Kian Kritis
Menurut Tauhid, pejabat tidak lagi bekerja dalam ruang pemerintahan tertutup. Masyarakat semakin kritis dalam melihat dan menilai kinerja pemerintah saat ini.
Bahkan, ia menyinggung aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sebagai salah satu gambaran bahwa masyarakat terus mengawasi jalannya Pemerintahan Kota Ternate.
“Publik sudah sangat paham atas kinerja kita,” kata Tauhid.
Karena itu, ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik bahwa tanggung jawab mereka justru dimulai setelah proses pelantikan selesai.
Jabatan, kata Tauhid, bukan hadiah maupun penghargaan atas masa kerja. Para pejabat telah melalui proses seleksi yang menuntut rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial dan teknis, serta gagasan dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Program boleh lebih sedikit, tapi hasilnya harus lebih nyata,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran
Tantangan kedua adalah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, Wali Kota meminta pejabat baru harus mampu menjadi manajer yang cermat dalam mengelola program. Setiap kegiatan harus dilihat dari manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kegiatan dinilai tidak efisien harus dipangkas. Sebaliknya, program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat harus menjadi prioritas.
“Kebijakan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ujarnya.
Menurut Tauhid, kondisi itu harus menjadi perhatian perangkat OPD dalam mempersiapkan APBD 2027. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pejabat untuk menurunkan kualitas kinerja.
Bagi pejabat yang baru dilantik, tantangan bukan sekadar menjalankan program yang sudah disusun, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pelayanan Digital
Tantangan berikutnya datang dari perubahan ekspektasi masyarakat di era digital.
Wali Kota mengatakan masyarakat kini menuntut pelayanan lebih cepat, sederhana, dan responsif. Karena itu, pimpinan OPD, Kecamatan, hingga kelurahan diminta segera merespons berbagai persoalan yang menghambat pelayanan. Hal ini seperti persoalan perangkat komputer dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemkot Ternate, kata Tauhid, telah menyiapkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung kebutuhan peralatan pelayanan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lambat dan berbelit-belit. Jangan lagi,” tegasnya.
Ia juga mendorong para pejabat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan. Namun, digitalisasi tidak boleh membuat masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi justru tertinggal.
Pelayanan digital, menurutnya, tetap harus dibarengi pendekatan humanis, terutama pada kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang belum mampu mengakses teknologi secara optimal.
Tiga tantangan tersebut pada akhirnya menempatkan pejabat baru Ternate pada situasi yang berbeda setelah pelantikan. Mereka tidak hanya dituntut memahami tugas dan fungsi jabatan, tetapi juga mampu menjawab ekspektasi masyarakat dengan sumber daya anggaran yang terbatas.
Tauhid menegaskan, jabatan yang diberikan merupakan hasil dari proses seleksi yang harus dibuktikan melalui kinerja.
” Artinya, ukuran keberhasilan pejabat bukan berhenti pada proses pelantikan, tapi harus dilihat dari kemampuan mengelola pemerintahan, menggunakan anggaran secara efektif, serta menghadirkan pelayanan cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat” pungkas Tauhid. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar
