Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menata kembali mekanisme penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk memperkuat penyusunan APBD Induk 2027. Pembahasan bersama pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ketua komisi dan ketua fraksi menjadi momentum menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan perencanaan program pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Sahid Bela, Ternate, pada Jumat (13/11/2026), tidak hanya membicarakan usulan Pokir untuk tahun anggaran 2027, tetapi juga mengevaluasi sejumlah aspirasi yang belum terealisasi dalam APBD Induk 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, kepada Kasedata.id, Senin (16/11/2026) menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penting sebelum APBD 2027 ditetapkan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap usulan yang telah dihimpun melalui DPRD memperoleh ruang pembahasan bersama perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Samsuddin, proses pembahasan Pokir sebelumnya telah dilakukan di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil pembahasan itu kemudian dibawa ke Banggar untuk diselaraskan dengan TAPD.
Namun, pertemuan kali ini melibatkan seluruh unsur terkait secara bersamaan agar masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan yang diusulkan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah. Aspirasi yang telah dibahas di masing-masing komisi perlu dikomunikasikan kembali bersama Banggar dan TAPD, sehingga seluruh usulan dapat dilihat secara utuh sebelum masuk pada tahapan penganggaran,” jelas Samsuddin.
Ia menambahkan, usulan Pokir yang menjadi materi pembahasan merupakan aspirasi yang telah masuk dalam sistem penginputan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Adapun besaran alokasi anggaran untuk Pokir DPRD belum dapat dipastikan. Pemerintah masih melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan usulan yang masuk serta proses penyelarasan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk alokasi anggaran, saat ini masih dalam proses pembahasan. Kita perlu melihat keseluruhan usulan yang telah terinput di Bappeda, kemudian menyesuaikannya dengan prioritas program dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, evaluasi terhadap Pokir APBD 2026 menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut. Pemerintah mengakui terdapat sejumlah usulan yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kondisi ini menjadi catatan bersama agar pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya dapat lebih optimal.
Samsuddin menyebut persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia berharap melalui pembahasan lebih awal dan koordinasi yang lebih intensif, kendala serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan APBD 2027.
“Memang ada beberapa usulan pada tahun anggaran sebelumnya yang belum dapat direalisasikan. Hal ini menjadi bahan evaluasi agar dalam penyusunan APBD berikutnya, proses perencanaan dan pelaksanaannya bisa lebih terkoordinasi, sehingga aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal,” ungkapnya.
Dalam mekanisme penganggaran daerah, Pokir DPRD merupakan salah satu instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun agenda penyerapan aspirasi anggota legislatif.
Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan perencanaan bagi OPD sesuai kewenangan dan program masing-masing, sebelum diterjemahkan ke dalam dokumen penganggaran, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Karena itu, pembahasan Pokir APBD 2027 menjadi ruang penting bagi DPRD dan Pemprov Maluku Utara untuk memperkuat sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, serta kesiapan pelaksanaan program di tingkat OPD.
Dengan koordinasi sejak tahap perencanaan, Pokir diharapkan tidak berhenti sebagai daftar usulan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi





![Ketua tim pemenang, Mislan Syarif (kameja biru) bersama calon ketua umum PSSI Malut MR (kameja putih) dan ketua PSSI Kota Ternate, Fandy Mahmud [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261116_215344-225x129.jpg)
![Ketua PSSI Ternate, Fandy Mahmud/Wakil Ketua PSSI Ternate, Zulkifli [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/Picsart_26-11-16_19-36-30-059-225x129.jpg)
