Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Senin, 16 November 2026 - 14:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten III Setda Maluku Utara, Sukur Lila, memimpin rapat teknis pembahasan ganti untung tanaman milik masyarakat Suku Togutil untuk mendukung pembangunan 40 unit hunian di Desa Tayawi, Tidore Kepulauan, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan kearifan lokal. || Foto : Kasedata.id

Asisten III Setda Maluku Utara, Sukur Lila, memimpin rapat teknis pembahasan ganti untung tanaman milik masyarakat Suku Togutil untuk mendukung pembangunan 40 unit hunian di Desa Tayawi, Tidore Kepulauan, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan kearifan lokal. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mematangkan pembangunan hunian bagi masyarakat adat Ohanga Manyawa (Togutil) di Desa Tayawi, Kota Tidore Kepulauan. Sebanyak 40 unit rumah disiapkan dengan konsep bangunan yang tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat.

Langkah percepatan pembangunan tersebut ditandai dengan pembahasan mekanisme ganti untung tanaman milik masyarakat di atas lahan seluas 4,78 hektare yang menjadi lokasi pembangunan. Pembahasan berlangsung dalam rapat bersama pimpinan OPD terkait dan perwakilan masyarakat Suku Togutil, Senin (16/11/2026).

Memimpin rapat, Asisten III Setda Maluku Utara, Sukur Lila, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada teknis pembayaran tanaman atau tumbuh-tumbuhan produktif milik warga yang berada di kawasan pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, mekanisme kompensasi tidak mencakup kepemilikan tanah karena lokasi tersebut merupakan lahan negara. Pembayaran hanya diperuntukkan bagi tanaman milik masyarakat.

“Bahwa ganti rugi lahan negara hanya diberikan untuk tanaman tumbuh milik warga, bukan untuk kepemilikan tanahnya,” jelas Sukur di hadapan perwakilan masyarakat adat.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik yang semula direncanakan mulai berjalan pada Agustus 2026 mengalami keterlambatan akibat proses penyelesaian ganti untung tanaman masyarakat.

Baca Juga :  PAD Malut Melonjak 39 Persen, Sherly-Sarbin Dongkrak Target Pendapatan APBD-P 2026

“Plan awal kita sudah mulai 1 Agustus 2026, tapi kita terlambat sekitar satu bulan karena terkait kendala proses ganti rugi,” ujar Zen.

Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tidore Kepulauan, guna memastikan seluruh tahapan persiapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dari hasil pembahasan, pembangunan hunian masyarakat Ohanga Manyawa mendapat dukungan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp2 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pembangunan 40 unit rumah di Desa Tayawi mencapai Rp225 juta.

Yang menarik, pembangunan hunian ini tidak sekadar menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga dirancang agar tetap mencerminkan identitas budaya masyarakat adat.

Rumah-rumah tersebut direncanakan berbentuk panggung dengan atap rumbia serta dinding dan lantai berbahan papan kayu. Konsep ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat saat peninjauan langsung ke Desa Tayawi atas instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

Perwakilan Suku Togutil, Om Son, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas perhatian serta langkah penyelesaian kompensasi tanaman masyarakat.

Baca Juga :  Ribuan Siswa Madrasah Halsel Ikut Rekor MURI Penulisan Anafora

Menurutnya, kesediaan pemerintah memberikan ganti untung atas tanaman milik warga merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan penting bagi kelancaran pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Menutup rapat, Sukur kembali menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan terhadap tanaman produktif milik masyarakat yang berada di kawasan pembangunan, bukan atas kepemilikan lahan. Pembayaran tersebut direncanakan pada 2027 melalui mekanisme resmi pemerintah sesuai Keputusan Wali Kota Nomor 2.7 Tahun 2023.

Tanaman produktif yang menjadi objek kompensasi di antaranya kelapa, cengkeh, dan pala.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pembangunan hunian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perhatian dan pemberdayaan masyarakat adat terpencil di Maluku Utara.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, penyediaan hunian yang mengakomodasi karakter budaya masyarakat setempat menjadi langkah penting agar peningkatan kesejahteraan tidak harus menghilangkan identitas dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Pemprov Maluku Utara pun terus mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberadaan masyarakat adat sebagai bagian penting dari kekayaan budaya daerah. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
17 Grup dan 20 Vokalis Bersaing di Festival Qasidah Maluku Utara
PKN STAN Apresiasi Langkah Pemprov Malut Buka Akses Sekolah Kedinasan
Empat Kuota Petugas Haji Malut Diperebutkan, Hasil Seleksi Segera Diumumkan
Pokir DPRD Masuk Meja Pembahasan APBD 2027, Pemprov Malut Benahi Sinkronisasi Program
Perebutan Kursi BKD dan PUPR Mengerucut, Sherly Segera Tentukan Pilihan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Senin, 16 November 2026 - 22:10 WIT

Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut

Senin, 16 November 2026 - 14:28 WIT

Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Senin, 16 November 2026 - 14:12 WIT

17 Grup dan 20 Vokalis Bersaing di Festival Qasidah Maluku Utara

Senin, 16 November 2026 - 13:33 WIT

PKN STAN Apresiasi Langkah Pemprov Malut Buka Akses Sekolah Kedinasan

Berita Terbaru

Olahraga

Kantongi SK Karteker, PGSI Malut Mulai Konsolidasi Musprov

Senin, 16 Nov 2026 - 23:06 WIT

Ketua tim pemenang, Mislan Syarif (kameja biru) bersama calon ketua umum PSSI Malut MR (kameja putih) dan ketua PSSI Kota Ternate, Fandy Mahmud [dok : kasedata]

Olahraga

Ketua Tim Pemenang Optimis MR Menang di Kongres PSSI Malut 

Senin, 16 Nov 2026 - 19:53 WIT