Tak Masuk Akal, Tarif Parkir RSUD Chasan Boesoirie Ternate Dikeluhkan

Kasedata.id – Keluhan masyarakat terhadap tarif parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate, Maluku Utara, kembali mencuat pada Senin (16/6/2025). Kali ini, disorot pada biaya administrasi kehilangan karcis yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan pengunjung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kasedata.id, tarif parkir di RSUD Chasan Boesoirie secara umum masih tergolong standar.

Untuk mobil Rp5.000 di jam pertama, Rp3.000 per jam berikutnya dan maksimal Rp10.000. Motor Rp2.000 untuk jam pertama, Rp1.000 per jam hingga maksimal Rp5.000. Namun, menjadi sorotan adalah biaya denda kehilangan karcis. Untuk mobil Rp50.000, dan motor Rp25.000.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Basarnas Siaga Khusus Nataru 2025–2026 di Maluku Utara

“Bayangkan, kami sudah terbebani karena ada keluarga yang sakit, malah harus bayar mahal hanya karena karcis hilang,” ujar Aminah, salah satu pengunjung pasien RSUD dengan nada kecewa.

Ia menambahkan, di tengah kondisi darurat atau situasi emosional saat menjenguk atau merawat pasien, kehilangan karcis bisa saja terjadi. “Apakah pantas kehilangan selembar kertas dibayar Rp50.000?” ungkapnya.

Keluhan senada juga disampaikan pengunjung lainnya yang menganggap sistem parkir di rumah sakit belum berpihak pada publik. Denda kehilangan karcis dianggap tidak manusiawi dan justru memperparah beban psikologis maupun finansial yang ditanggung keluarga pasien.

“Seharusnya ada sistem elektronik atau integrasi KTP agar lebih aman dan efisien. Denda besar seperti ini tidak hanya tidak adil, tapi juga menyakitkan bagi kami yang datang dalam kondisi terdesak,” ujarnya.

Selain masalah denda, pengunjung juga mengeluhkan minimnya papan informasi dan petunjuk di area parkir. Banyak pengendara merasa bingung saat keluar- masuk karena tidak ada kejelasan soal prosedur, tarif, maupun denda.

Situasi ini memunculkan tuntutan agar pihak RSUD meninjau ulang sistem pengelolaan parkir, termasuk transparansi dalam kebijakan denda. Pengunjung berharap, rumah sakit sebagai fasilitas publik dapat menghadirkan solusi lebih adil dan manusiawi, bukan menambah penderitaan.

“Kami hanya minta kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Rumah sakit harusnya jadi tempat penyembuhan, bukan tempat menambah tekanan hidup,” pungkas Aminah.(*)

Penulis : Haerun Hamid

Editor : Sandin Ar