Kasedata.id –Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara (Malut) ke-25, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Malut mengeluarkan 7 rekomendasi penting yang bertujuan mendorong kemajuan Provinsi. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bertema “Arah Maluku Utara Maju” pada Senin (7/10/2024).
Ketua PWPM Malut Muhammad Fadly, menjelaskan rekomendasi ini merupakan refleksi atas tantangan dan peluang yang dihadapi Maluku Utara dalam berbagai sektor pembangunan. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Maluku Utara yang lebih maju.
1. Komitmen Anti-Korupsi
Poin pertama dalam rekomendasi tersebut menyoroti pentingnya Revolusi Budaya Anti-Korupsi. Fadly mendesak agar para pejabat, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika aparatur pemerintahan menjalankan tugas dengan jujur dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan program-program pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Pengawasan Anggaran oleh Masyarakat
Fadly juga menyerukan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan rakyat. “Masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan APBD,” tegasnya.
3. Keterbukaan Pengelolaan APBD
Poin ketiga menuntut transparansi dalam pengelolaan APBD. Fadly mendesak pemerintah provinsi untuk secara berkala mempublikasikan informasi terkait anggaran. “Akses informasi harus mudah dijangkau, misalnya melalui situs web resmi pemerintah yang terus diperbarui,” jelasnya.
4. Program Kemandirian Pangan
Fadly juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian lokal untuk mencapai kemandirian pangan. Pemuda Muhammadiyah mendukung program transmigrasi yang melibatkan petani lokal guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara pada pasokan pangan dari luar wilayah.
5. Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Penegakan Hukum
Pada poin kelima, Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap upaya penerapan nilai-nilai syariah dalam penegakan hukum. Fadly menyoroti pentingnya hukum tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pencurian untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas hukum di Maluku Utara.
6. Akses Lapangan Kerja
Poin keenam menekankan perlunya membuka akses lapangan kerja yang lebih luas. Fadly menyarankan agar pemerintah secara berkala menggelar pameran lapangan kerja dan tidak hanya fokus pada sektor industri ekstraktif, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar seperti pariwisata dan perikanan.
7. Pembangunan Interkonektivitas Antar-Kabupaten/Kota
Poin terakhir dalam rekomendasi menyoroti pentingnya membangun infrastruktur yang memperkuat interkonektivitas antar-kabupaten dan kota di Maluku Utara. Menurut Fadly, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah agar masing-masing wilayah dapat berkembang sesuai dengan keunggulannya.
“Pernyataan sikap ini merupakan wujud komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Maluku Utara,” ujar Fadly.
Konferensi pers tersebut juga dipandu langsung Sekretaris PWPM, Samsir Hamajen, serta dihadiri oleh Bendahara PWPM Malut, Munawir Muhammad, dan Rahmat Abd Fatah, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Redaksi
