Hardiknas 2026 Jadi Momentum, Dikbud dan Pemprov Malut Dorong Pemerataan Pendidikan

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, di Sofifi, Sabtu (2/5/2026).

Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperluas akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas bagi seluruh anak di Maluku Utara. Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret untuk menembus keterisolasian pendidikan di pulau-pulau terpencil.

Sherly menegaskan, pendidikan harus mampu memanusiakan manusia, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pendidikan adalah jalan untuk memanusiakan manusia, sebagaimana nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara,” ujar Sherly di hadapan peserta upacara Hardiknas.

Ia menekankan bahwa setiap anak di Maluku Utara baik yang tinggal di wilayah pesisir maupun pulau-pulau terluar memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan. Karena itu, pemerintah hadir memastikan akses pendidikan yang adil dan merata.

“Semua anak, baik di daerah pesisir maupun kepulauan, memiliki mimpi yang sama,” tegasnya.

Sherly mengakui, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pendidikan. Keterbatasan akses, ketimpangan kualitas, hingga relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan menjadi persoalan yang harus dibenahi bersama.

“Kita menyadari Maluku Utara memiliki banyak tantangan, mulai dari akses yang belum merata, kualitas yang belum setara, hingga relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan yang masih perlu kita kerjakan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kadikbud Abubakar Andullah mengatakan salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang mulai diterapkan pada 2026. Program ini menjadi langkah konkret untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki akses ke SMA.

PJJ ditujukan bagi lulusan SMP yang tinggal di daerah tanpa fasilitas SMA atau yang mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahap awal, program ini akan diterapkan di tiga kabupaten, yakni Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Dalam skema PJJ, Abubalar menyebutkan bahwa siswa dapat mendaftar di SMA induk terdekat di kabupaten masing-masing setelah terdata dalam sistem Dapodik.

Proses pembelajaran dilakukan dari tempat tinggal siswa, sementara guru dari sekolah induk akan hadir secara berkala untuk memberikan pendampingan langsung.
Skema ini dirancang untuk menjaga kualitas pembelajaran sekaligus menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Anak-anak di pulau bisa mendaftar di SMA induk terdekat. Setelah terdaftar di Dapodik, mereka bisa belajar dari tempat tinggalnya dengan dukungan kunjungan guru beberapa hari dalam seminggu,” jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk komputer, serta memanfaatkan infrastruktur SD dan SMP yang sudah ada agar kegiatan belajar tetap optimal.

“Melalui program ini, siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran hingga ujian nasional dan memperoleh ijazah SMA tanpa harus meninggalkan desa atau pulau mereka,” tambahnya.

Selain PJJ, Pemprov Malut juga melanjutkan program beasiswa bagi 1.000 siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini telah berjalan sejak tahun sebelumnya.

Tahun ini, katanya, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara digital melalui SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, dengan sistem yang transparan dan mudah diakses.

“Pendaftaran, verifikasi, hingga seleksi dilakukan melalui sekolah dengan sistem digital, sehingga lebih transparan dan mudah diakses,” ujarnya.

Program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi siswa dari kelompok desil satu hingga lima, dengan pilihan 28 perguruan tinggi berakreditasi minimal B di Maluku Utara.

Tak hanya itu, Pemprov Malut juga meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) profesional dari putra-putri daerah.

Saat ini, kerja sama telah terjalin dengan Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Pemprov juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan lainnya.
Dalam skema pembiayaan, pemerintah daerah menanggung 60 persen biaya pendidikan, sementara 40 persen sisanya ditanggung pihak terkait dengan kuota terbatas.

“Kita akan memilih putra-putri terbaik Maluku Utara setiap tahun agar ke depan mereka dapat mengisi berbagai lembaga kedinasan di Indonesia,” sebutnya.

Ia menambahkan, pada Mei 2026 akan dilaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dipastikan gratis dan dilakukan secara daring.

“Pendaftaran dilakukan secara online, gratis, transparan, dan adil, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan,” tegasnya.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang lebih luas bagi generasi muda di wilayah kepulauan.

“Semua program ini bertujuan memastikan setiap anak Maluku Utara memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi