Muhajirin Bailussy Serap Keluhan Warga Pulau Ternate, Masalah Infrastruktur hingga HPK Jadi PR

Kasedata.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, Rabu (13/5/2026) menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 di Kecamatan Pulau Ternate. Dalam agenda itu dihadiri oleh Camat Pulau Ternate, para lurah Se-Kecamatan Pulau Ternate dan jajaran serta tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda.

Warga dari sejumlah kelurahan memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah. Mulai dari infrastruktur jalan, drainase, fasilitas olahraga, hingga persoalan status kawasan dan lahan menjadi keluhan utama yang mencuat dalam dialog bersama masyarakat.

Lurah Foramadiahi, Muhlis Abdjan, misalnya, menyoroti akses jalan menuju Makam Sultan Babullah yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Ia meminta pemerintah segera melakukan pelebaran jalan karena kawasan tersebut kerap dikunjungi masyarakat maupun peziarah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jalan menuju Makam Sultan Babullah perlu diperlebar supaya akses masyarakat lebih nyaman dan tidak lagi sempit saat ramai pengunjung,” ujarnya.

Keluhan serupa juga datang dari Lurah Jambula, Abuhari Samsudin. Ia meminta adanya perbaikan selokan di sejumlah titik wilayahnya, karena kondisi drainase yang buruk menyebabkan air hujan meluap hingga masuk ke area permukiman warga.

“Kalau hujan deras, debit air meluap dan merembes sampai keluar. Ini yang perlu segera ditangani supaya tidak terus dikeluhkan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Foramadiahi lebih menyoroti kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Ia mengusulkan pembangunan pagar TPU demi menjaga keamanan dan penataan kawasan pemakaman.

Sementara di sektor kepemudaan dan olahraga, Ketua LPM Jambula, Fahri Robo, menilai Kecamatan Pulau Ternate masih tertinggal dari wilayah kota dalam hal pembangunan fasilitas olahraga. Padahal, menurut dia, antusias generasi muda terhadap olahraga cukup tinggi.

“Anak-anak di pulau ini punya minat olahraga yang besar. Tapi saat ada iven atau turnamen, dukungan fasilitas hampir tidak ada. Sementara di wilayah kota sudah banyak dibangun lapangan mini soccer dan fasilitas olahraga lainnya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Fahri juga menyinggung polemik pembangunan Sabo DAM di Kelurahan Rua yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Warga, kata dia, mengklaim sebagian kawasan tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang masuk dalam wilayah Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kecamatan Pulau Ternate.

“Ini perlu kejelasan status lahannya supaya tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Malut itu memastikan seluruh usulan masyarakat akan diperjuangkan dan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Perkim dan PUPR maupun OPD lainnya yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, persoalan terbesar di Pulau Ternate saat ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga kepastian status kawasan yang hingga kini belum memiliki kejelasan hukum.

“Ada beberapa kawasan yang sampai sekarang belum tersentuh program pemerintah karena statusnya belum jelas. Ini yang harus segera dipetakan dan diselesaikan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendataan dan pemetaan kawasan prioritas yang diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 hektare. Langkah itu dinilai penting agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun persoalan hukum di kemudian hari.

“Semua aspirasi masyarakat ini akan kami dorong dan perjuangkan agar mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Yang paling penting adalah kepastian status kawasan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Muhajirin. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi