Kasedata.id – Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Halmahera Utara belum juga tuntas. Dampaknya, sekitar 310 siswa baru bersama tenaga pendidik harus menunda aktivitas pembelajaran, termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Keterlambatan ini mendapat perhatian serius Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe. Pemprov kemudian menggelar rapat terbatas bersama Bupati Halmahera Utara, Sekda, OPD teknis, Camat Kao serta perwakilan Hutama Karya untuk mengejar penyelesaian proyek tersebut, Selasa (29/9/2026).
Wagub menegaskan, keterlambatan pembangunan bukan sekadar persoalan teknis proyek. Ada hak siswa dan harapan orang tua yang ikut tertunda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang yang dirugikan siapa ?. Balik lagi masyarakat, anak-anak kita yang sudah menunggu. Ada orang tua juga yang marah,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat, pembangunan sebelumnya ditargetkan rampung pada awal September agar MPLS dapat dimulai 22 September. Namun hingga memasuki akhir September, pekerjaan belum sepenuhnya selesai.
Perwakilan Hutama Karya menyebut progres pembangunan saat ini mencapai 91 persen. Pihak kontraktor menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada pekan ketiga Oktober.
Sarbin meminta pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait tidak berhenti pada rapat, tetapi memastikan progres pembangunan dikawal secara konkret hingga sekolah benar-benar siap digunakan.
“Ini soal membangun kepercayaan. Pemerintah sudah menyampaikan janji, sehingga harus dipastikan pelaksanaannya,” ujarnya.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Maluku Utara dalam merespons keterlambatan pembangunan. Ia berharap koordinasi lintas pihak diperkuat agar seluruh kebutuhan SRT dapat segera dituntaskan.
Sarbin juga menegaskan SRT merupakan program strategis yang harus dikawal serius karena menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan, asrama, seragam, makanan dan kebutuhan pendidikan lainnya yang diberikan secara gratis.
“Anak-anak kurang mampu bisa bersekolah di sini agar tidak membebani keluarga,” kata Sarbin.
Kini, pekerjaan rumah pemerintah dan kontraktor bukan lagi sekadar mengejar angka progres 91 persen, tetapi memastikan SRT 1 benar-benar siap digunakan dan tidak kembali membuat siswa serta orang tua menunggu. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
