Kasedata.id – Abdul Karim resmi dipercaya mengemban tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, terhitung mulai 2 November 2026.
Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara Nomor : 800.1.3.3/SP-MU/103/XI/2026 tertanggal 2 November 2026. Ia juga definitif menjabat sebagai Kepala Bagian Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara.
Usai menerima amanah tersebut, Abdul Karim menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh program kerja Biro Kesra berjalan berkesinambungan, akuntabel, dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan roda organisasi di lingkungan Biro Kesra.
Menurutnya, Biro Kesra memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat.
“Biro Kesra merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara. Kita berfungsi sebagai mesin penggerak untuk mengawal dan menjalankan visi besar memajukan daerah ini,” ujarnya, kepada Kasedata.id, Senin (2/11/2026).
Abdul Karim mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi dan membangun soliditas seluruh jajaran Biro Kesra. Ia menilai, keberhasilan organisasi tidak dapat bertumpu pada satu orang, melainkan membutuhkan kerja sama dan pembagian tugas yang terarah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur, agar setiap kebijakan maupun pelaksanaan program tetap berjalan sesuai arahan.
“Dalam menggerakkan Biro Kesra, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita berada di bawah arahan pimpinan, baik Ibu Gubernur, Pak Wagub dan Sekda. Arahan pimpinan sangat krusial agar langkah dan kebijakan yang kita ambil tidak menyimpang,” tegasnya.
Menurutnya, besarnya tanggung jawab Biro Kesra harus dijawab dengan kerja kolektif, komunikasi yang baik, serta kesungguhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing.
Selain konsolidasi, Abdul Karim memastikan keberlanjutan program kerja yang telah dirintis pejabat sebelumnya tetap menjadi perhatian. Ia menegaskan, pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan maupun pelaksanaan kegiatan.
Ia juga menyatakan tetap menghargai rekam jejak kepemimpinan terdahulu dan membuka ruang komunikasi dengan pejabat sebelumnya untuk mendapatkan masukan terkait program yang sedang berjalan.
Sebagai bagian dari penataan administrasi, pihaknya telah meminta pejabat teknis menyusun berita acara serah terima jabatan bersama pejabat lama. Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat.
Tak hanya itu, Abdul Karim juga meminta pendampingan Inspektorat untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan kegiatan Biro Kesra berjalan sesuai ketentuan.
Dalam menjalankan tugasnya, Abdul Karim menyebut terdapat empat bidang utama yang menjadi perhatian Biro Kesra. Pertama, program beasiswa pendidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Maluku Utara.
Kedua, pengelolaan bantuan hibah untuk mendukung sarana dan prasarana keumatan bagi seluruh umat beragama di Maluku Utara. Ketiga, fasilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan.
Keempat, pembinaan kerohanian melalui kegiatan nonfisik. Program ini mencakup fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi umat Muslim, serta fasilitasi perjalanan atau wisata rohani bagi umat Kristiani.
Karim menegaskan, seluruh program tersebut harus dikelola dengan memperhatikan ketentuan administrasi, mekanisme penganggaran, serta prinsip pemerataan dan transparansi.
Untuk memperjelas mekanisme pelayanan, Biro Kesra juga akan menyusun dan memperkuat standar operasional prosedur (SOP), khususnya terkait pengajuan bantuan sosial, hibah, dan berbagai kebutuhan keumatan.
SOP tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat mengetahui persyaratan, tahapan, serta mekanisme pengajuan bantuan secara terbuka. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Abdul Karim turut menegaskan keterbukaan Biro Kesra terhadap insan pers. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawal pelaksanaan program pemerintah.
“Proses kerja di Biro Kesra tidak ada yang ditutup-tutupi. Prinsip transparansi akan terus kita kembangkan. Kita bekerja keras dan bekerja cerdas demi mewujudkan Biro Kesra yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
