Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan strategi pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong mematangkan perencanaan lebih awal agar belanja pemerintah tidak sekadar terserap, tetapi juga tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi perhatian Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan penguatan perencanaan pengadaan barang dan jasa, Kamis (19/11/2026), BPBJ mulai mengonsolidasikan kesiapan OPD menghadapi proses pengadaan tahun depan.
Targetnya tidak main-main. Pemprov Malut ingin mempertahankan capaian 100 persen penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP), sebagaimana yang berhasil direalisasikan pada 31 Maret 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut, Krisnawanto, mengatakan capaian tersebut menjadi standar yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitasnya pada 2027.
Menurutnya, keberhasilan penayangan RUP secara penuh tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif. Perencanaan setiap paket pengadaan juga harus semakin matang agar pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan dan target pembangunan daerah.
“Di tahun depan, perencanaan yang saat ini sudah dilaksanakan harus menjadi lebih baik lagi. Tahun 2026 sudah cukup bagus, dengan hasil per 31 Maret kemarin RUP kami tayang 100 persen,” ungkap Krisnawanto.
Untuk mengejar target tersebut, BPBJ mulai melakukan mitigasi dan menyampaikan informasi teknis pengadaan lebih awal kepada seluruh OPD. Dengan demikian, setelah APBD induk 2027 ditetapkan, admin RUP di masing-masing OPD dapat segera melakukan penginputan paket pengadaan.
Strategi ini diharapkan dapat menghindari keterlambatan proses perencanaan sekaligus memastikan seluruh RUP kembali ditayangkan paling lambat Maret 2027.
“Setelah adanya APBD induk 2027, para admin grup bisa segera melakukan penginputan supaya rencana pengadaan juga dapat diselesaikan pada bulan Maret. Dengan begitu, posisi 100 persen RUP tayang bisa tetap dipertahankan,” jelasnya.
Namun, konsolidasi yang dilakukan BPBJ tidak hanya berorientasi mengejar angka penayangan. Perbaikan kualitas data dan ketepatan perencanaan paket juga menjadi perhatian.
Krisnawanto mengungkapkan, dalam proses pengadaan masih dimungkinkan terdapat data paket yang perlu disempurnakan setelah ditayangkan. Karena itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme koreksi dan revisi paket dalam sistem RUP.
“Kegiatan ini murni dari Biro Pengadaan yang sangat concern terhadap hal-hal yang perlu kita koreksi. Misalnya, ada data rencana pengadaan yang sudah ditayangkan tetapi masih membutuhkan perbaikan atau revisi. Mekanismenya sudah kami sampaikan dalam materi,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti hampir seluruh OPD lingkup Pemprov Malut dengan melibatkan unsur perencana, admin grup, hingga tenaga teknis. Keterlibatan lintas unsur ini dinilai penting agar proses perencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bagian, tetapi dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan.
Krisnawanto juga mengingatkan para perencana OPD agar tidak menunggu penetapan anggaran untuk mulai mengidentifikasi kebutuhan pengadaan 2027.
Menurutnya, ketepatan perencanaan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pengadaan pemerintah. Setiap paket harus disusun berdasarkan kebutuhan yang jelas, memperhatikan kualitas barang dan jasa, jadwal pelaksanaan, efisiensi anggaran, serta manfaat yang ingin dicapai.
“Kami mengingatkan setiap perencana di OPD untuk melakukan identifikasi kebutuhan sejak awal untuk tahun 2027, agar perencanaannya tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tandasnya.
Melalui langkah ini, BPBJ Malut ingin memastikan persiapan pengadaan 2027 tidak hanya mengejar ketepatan waktu penayangan RUP, tetapi juga menghasilkan proses belanja pemerintah yang lebih terencana, efisien, dan berdampak bagi pembangunan daerah. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi







