Home / Daerah

IMM Ternate Kecam Kekerasan Oknum Dishub, Desak Walikota Evaluasi Kadis

Redaksi Kasedata

Senin, 14 April 2025 - 18:07 WIT

URL berhasil dicopy

Robbi D. Umagapi, Pj Ketua Umum PC IMM Ternate || Dok : kasedata

Kasedata.id — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ternate mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas keamanan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate. IMM juga mendesak Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Perhubungan, Mochtar Hasyim.

Robbi D. Umagapi, Pj Ketua Umum PC IMM Ternate, menyatakan kecaman keras terhadap aksi pemukulan yang terjadi pada Minggu 13 April 2025, di Pelabuhan Sulamadaha. Korban, diketahui berinisial RM menjadi sasaran kekerasan fisik hingga terjatuh dan jilbabnya terbuka akibat pukulan yang diduga dilakukan oleh petugas Dishub.

“Tindakan itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan masuk dalam kategori kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi tindak pidana yang harus ditindak tegas,” tegas Robbi.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut IMM, kekerasan ini terjadi hanya karena persoalan sepele, kapal motor kayu tujuan Pulau Hiri sudah penuh, dan korban tidak memiliki tiket. Padahal, selama ini sistem pembelian tiket untuk kapal motor kayu di pelabuhan itu tidak diberlakukan secara formal. Warga biasanya membayar ongkos perjalanan langsung saat tiba di tujuan.

IMM menilai tindakan arogan dan premanisme yang dipertontonkan oknum petugas Dishub merupakan ancaman bagi masyarakat dan mencoreng wajah pelayanan publik. Bila tidak ada sanksi tegas, kekerasan serupa dikhawatirkan akan terulang kembali.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. IMM tidak ingin hukum rimba berlaku di tengah masyarakat. Negara harus hadir dan melindungi rakyatnya,” tambah Robbi.

IMM juga meminta Wali Kota Ternate untuk tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan etika aparat Dishub agar pelayanan publik ke depan lebih beradab dan humanis. (*)