Home / Daerah / Politik

Soal Pansus Hak Angket, Begini Tanggapan PKB Malut

Redaksi

Minggu, 27 April 2025 - 08:51 WIT

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Malut, Muhajirin Bailussy.

Kasedata.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh berbagai rumor yang beredar mengenai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket.

Ketua Fraksi PKB, Muhajirin Bailussy, menyampaikan bahwa fokus utama partainya adalah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempercepat pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Muhajirin mengungkapkan bahwa Provinsi Malut menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dalam hal pendapatan daerah.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendorong Pemprov untuk lebih giat dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama melalui retribusi daerah. Retribusi ini harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Muhajirin, dihubungi via WhatsApp, Minggu (27/4/2025).

Ia juga menekankan pentingnya Pemprov untuk mengidentifikasi objek-objek retribusi baru yang belum tergarap dengan baik. Misalnya, retribusi jasa usaha yang dapat memberikan keuntungan signifikan bagi daerah.

“Banyak potensi yang belum dimanfaatkan, dan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang besar. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengelola dan memperluas objek retribusi,” tambahnya.

Selain itu, Ketua Komisi IV itu juga mengingatkan bahwa masalah infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan kesehatan di Malut memerlukan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar, “Infrastruktur di kota Sofifi masih terbatas, dan akses pendidikan serta layanan kesehatan perlu diperbaiki. Ini semua membutuhkan dana yang cukup besar, dan kami berharap Pemprov dapat lebih fokus pada hal-hal ini,” ungkapnya.

Meski ada berbagai isu yang beredar, Fraksi PKB memilih untuk tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendorong Pemprov bekerja keras untuk membangun Malut yang lebih baik.

“Kami tidak ingin terjebak dalam spekulasi politik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk rakyat Malut, dan itulah yang menjadi perhatian utama kami,” tegas Muhajirin.

Dengan tekad untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PKB berharap Pemerintah Provinsi Malut dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. (*)