Kasedata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mendorong perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah. Fokusnya, bergeser ke arah lebih strategis dan adaptif yang sejalan dengan dinamika kepemimpinan dan tantangan pembangunan masa depan. Ini mencuat dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025, yang menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka FPD di Bela Hotel Ternate, Rabu (30/4/2025), menegaskan pentingnya sinkronisasi antara seluruh program perangkat daerah dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Forum ini adalah ruang strategis. Kita tidak hanya menyusun program kerja, tapi menyelaraskan arah pembangunan dengan visi kepemimpinan yang akan datang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Samsuddin menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan visi kepala daerah terpilih. Ia mengibaratkan ASN sebagai pelaksana bangunan yang harus memahami dan menerjemahkan “selera pemilik rumah”, yaitu kepala daerah, dalam bentuk kebijakan dan program konkret.
“Kalau sebelumnya kita bangun rumah gaba (kayu), sementara sekarang pemilik menginginkan rumah tembok, maka seluruh perencanaan dan penganggaran harus berubah. Jangan pakai pola lama untuk kebutuhan baru,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun perencanaan awal masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025–2026, namun perlu segera diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi kepala daerah terpilih. Hal ini meliputi penyesuaian terhadap sasaran pembangunan, bentuk intervensi, hingga alokasi anggaran.
Yang menjadikan perencanaan tahun 2026 istimewa, lanjutnya, adalah keseragaman periode pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Ini momentum emas. Untuk pertama kalinya semua level pemerintahan berada dalam satu siklus pembangunan. Artinya, kolaborasi lintas sektor dan wilayah harus ditingkatkan demi sinkronisasi program nasional dan daerah,” katanya.
Samsuddin juga menyampaikan kritik tajam terhadap pola penganggaran perangkat daerah. Ia menilai masih banyak anggaran yang terserap pada kegiatan non-prioritas, sementara program strategis justru minim alokasi.
“Ada belanja besar untuk kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas. Ini harus dikoreksi. Saya minta OPD melakukan verifikasi dan mengalihkan anggaran ke hal yang benar-benar penting,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Sekprov mengajak seluruh peserta forum dari berbagai tingkatan pemerintahan untuk menjadikan FPD sebagai ruang konsolidasi dan kolaborasi yang nyata.
“Forum ini bukan hanya rutinitas, tapi kesempatan untuk menyatukan arah dan kekuatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan kolaborasi erat, pembangunan daerah dan nasional bisa berhasil,” tutupnya.
Diketahui bahwa FPD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara ini berlangsung selama satu hari penuh, sebagai dari rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar
