Tak Masuk Akal, Tarif Parkir RSUD Chasan Boesoirie Ternate Dikeluhkan

Senin, 16 Juni 2025 - 13:02 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halaman Parkiran RSUD Chasan Basorie Ternate, Maluku Utara || Foto : haerun_kasedata

Halaman Parkiran RSUD Chasan Basorie Ternate, Maluku Utara || Foto : haerun_kasedata

Kasedata.id – Keluhan masyarakat terhadap tarif parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Ternate, Maluku Utara, kembali mencuat pada Senin (16/6/2025). Kali ini, disorot pada biaya administrasi kehilangan karcis yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan pengunjung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kasedata.id, tarif parkir di RSUD Chasan Boesoirie secara umum masih tergolong standar.

Untuk mobil Rp5.000 di jam pertama, Rp3.000 per jam berikutnya dan maksimal Rp10.000. Motor Rp2.000 untuk jam pertama, Rp1.000 per jam hingga maksimal Rp5.000. Namun, menjadi sorotan adalah biaya denda kehilangan karcis. Untuk mobil Rp50.000, dan motor Rp25.000.

“Bayangkan, kami sudah terbebani karena ada keluarga yang sakit, malah harus bayar mahal hanya karena karcis hilang,” ujar Aminah, salah satu pengunjung pasien RSUD dengan nada kecewa.

Ia menambahkan, di tengah kondisi darurat atau situasi emosional saat menjenguk atau merawat pasien, kehilangan karcis bisa saja terjadi. “Apakah pantas kehilangan selembar kertas dibayar Rp50.000?” ungkapnya.

Keluhan senada juga disampaikan pengunjung lainnya yang menganggap sistem parkir di rumah sakit belum berpihak pada publik. Denda kehilangan karcis dianggap tidak manusiawi dan justru memperparah beban psikologis maupun finansial yang ditanggung keluarga pasien.

“Seharusnya ada sistem elektronik atau integrasi KTP agar lebih aman dan efisien. Denda besar seperti ini tidak hanya tidak adil, tapi juga menyakitkan bagi kami yang datang dalam kondisi terdesak,” ujarnya.

Baca Juga :  Respon Kasus Anak dan Perempuan, KPAI Gandeng Ombudsman Malut

Selain masalah denda, pengunjung juga mengeluhkan minimnya papan informasi dan petunjuk di area parkir. Banyak pengendara merasa bingung saat keluar- masuk karena tidak ada kejelasan soal prosedur, tarif, maupun denda.

Situasi ini memunculkan tuntutan agar pihak RSUD meninjau ulang sistem pengelolaan parkir, termasuk transparansi dalam kebijakan denda. Pengunjung berharap, rumah sakit sebagai fasilitas publik dapat menghadirkan solusi lebih adil dan manusiawi, bukan menambah penderitaan.

“Kami hanya minta kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Rumah sakit harusnya jadi tempat penyembuhan, bukan tempat menambah tekanan hidup,” pungkas Aminah.(*)

Penulis : Haerun Hamid

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran
80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung
Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa
21 Polisi Kena PTDH, GP Ansor Malut Apresiasi Ketegasan Kapolda
Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT
Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo
Dari Sirah ke Aksi, Muslimat-Fatayat NU Malut Perkuat Ketahanan Keluarga
RSU Tidore Dukung FKG UMMU

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 22:38 WIT

DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran

Senin, 7 September 2026 - 20:23 WIT

80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung

Senin, 7 September 2026 - 19:15 WIT

Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa

Senin, 7 September 2026 - 16:41 WIT

21 Polisi Kena PTDH, GP Ansor Malut Apresiasi Ketegasan Kapolda

Senin, 7 September 2026 - 14:38 WIT

Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo

Berita Terbaru