Rakor Forum Satu Data, Sekrpov Malut Tekankan Sinergitas Antar OPD

Sabtu, 12 Juli 2025 - 01:03 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

 

Kasedata.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, secara resmi membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Pemprov Malut Tahun 2025, di Muara Hotel Ternate, Jum’at (11/7/2025).

Pelaksanaan Rakor forum satu data Malut yang diselenggarakan merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 274, dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian telah ditindaklanjuti di Pemprov Malut dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2022 tentang Satu Data Provisi Maluku Utara.

Sekrpov Samsudin A. Kadir dalam sambutannya mengatakan ketersediaan data berkualitas akan menentukan arah dan tujuan pembangunan yang tepat sasaran menuju Maluku Utara Bangkit dan sejahtera serta berkelanjutan dalam lustrum.

Menurutnya, data yang berkualitas merupakan bagian integral dan politik dari seluruh dokumen perencanaan untuk kepentingan daerah ini ke depan. Untuk itu, ia meminta perhatian khusus kepada seluruh OPD agar saling koordinasi, terbuka, kolaborasi (open collaborativ governance).

Baca Juga :  Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut

“Sinergitas antara perangkat daerah dan stakeholder terkait, dalam upaya mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas sebagai rujukan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis data dan fakta, serta penganggaran yang berbasis kinerja, guna menghasilkan pembangunan berkualitas,” ucap Sekprov.

Kualitas data, kata dia, akan menentukan kualitas penganggaran pembangunan yang berdampak terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Malut selama lima tahun kedepan.

“Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah saat ini masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, antara lain, data tersebar di instalasi sektoral, kualitas data belum terjamin, ada kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan ketersediaan data, data yang sulit diakses dan belum terintegrasi serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola data,” sebutnya.

Baca Juga :  Sherly-Sarbin Butuh Mesin Birokrasi Berkompeten-Gerak Cepat

“Permasalahan pengelolaan data dan informasi ini tentunya dapat menjadi penghambat dalam penyediaan data yang berkualitas, sehingga akan berdampak dalam menentukan perencanaan atau merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samsudin bilang, untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai.

“Tanpa data dan informasi yang akurat, maka perencanaan yang disusun tidak tepat sasaran, salah prioritas, salah kebijakan, dan rentan pemborosan anggaran,” pungkasnya.

Diketahui, Rakor forum satu data menghadirkan pemateri diantaranya, Kepala BPS Malut, Simon Sapary dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Yudith Aldila. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT