DPD RI Soroti Rencana Pempus Pangkas Dana Transfer ke Daerah

Senin, 22 September 2025 - 16:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, diwawancarai usai melakukan kerja ke BPKP Maluku Utara, di Kota Ternate [ dok : sukarsi/kasedata]

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, diwawancarai usai melakukan kerja ke BPKP Maluku Utara, di Kota Ternate [ dok : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (15/8/2025), menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dalam RAPBN itu, Pemerintah Pusat (Pempus) mengusulkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun. Jumlah ini turun 24,7 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahkan mencatat penurunan TKD itu menjadi terendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran kepala daerah termasuk di Provinsi Maluku Utara karena pengurangan TKD berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar tidak mengurangi alokasi TKD. Hal ini ia sampaikan saat melakuian kunjungan kerja di BPKP Maluku Utara, Kota Ternate, Senin (22/9/2025).

Baca Juga :  Enam Korban Meninggal dalam Insiden Kebakaran Speedboat Termasuk Calon Gubernur Malut

“DPD RI sudah meminta pemerintah pusat agar tidak menurunkan TKD, karena sebagian besar provinsi, kabupaten, dan kota masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk mendukung pembangunan,” ujar Novita kepada wartawan.

Senator perwakilan Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa sejak 15 Agustus 2025 DPR RI telah menyerahkan RAPBN kepada Komite IV DPD RI untuk diberikan pertimbangan.

“Kami sudah menyelesaikan pertimbangan itu. Pada 8 September kami juga menggelar paripurna luar biasa untuk menyerahkan hasil pertimbangan kepada pemerintah dan DPR RI. Pertimbangan ini menjadi dasar dalam pembahasan dan pengesahan RAPBN,” jelas Novita.

Baca Juga :  Bakti Sosial Sambut Sultan Husain Alting Sjah di Jailolo

Ia menambahkan bahwa salah satu rekomendasi disampaikan DPD RI adalah mendorong agar TKD tetap ditingkatkan. Menurutnya, meski alokasi dana kementerian/lembaga (KL) cukup besar. Hal itu tidak serta-merta menjawab kebutuhan daerah.

“Jika dana transfer daerah dipangkas, maka celah fiskal di daerah akan semakin sempit. Hampir semua daerah di Indonesia sangat bergantung pada TKD, mengingat sumber pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas,” pungkas Novita. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ
Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas
PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk
Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah
Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut
Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas
Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif
Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:55 WIT

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ

Kamis, 19 November 2026 - 21:46 WIT

Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas

Kamis, 19 November 2026 - 21:38 WIT

PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk

Kamis, 19 November 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIT

Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut

Berita Terbaru