PSSI Kritik Keras TPP Langgar Amanah Rakor KONI Malut

Kasedata.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Maluku Utara, Aldhy Ali, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Malut. Menurutnya, TPP telah melanggar amanah rapat koordinasi (Rakor) KONI Malut dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Malut untuk periode 2025-2030.

“Sebagaimana tahapan yang sudah disepakati oleh pemilik hak suara, seluruh proses seharusnya mengacu pada keputusan Rakor KONI beberapa waktu lalu,” tegas Aldhy kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Aldhy menilai, langkah TPP menggugurkan bakal calon yang sudah memasukkan berkas, lalu membuka tahapan baru adalah keputusan keliru dan menyalahi aturan. Menurutnya, saat ini seharusnya proses masih berada pada tahap verifikasi berkas dengan jadwal perbaikan dokumen pada 3–4 Oktober 2025.

Baca Juga :  Perencanaan Daerah Harus Matang Mewakili Asiprasi Warga Halmahera Selatan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalaupun ada bakal calon yang persyaratannya kurang lengkap secara administrasi, maka diberikan waktu perbaikan. Bukan langsung dibatalkan apalagi membuka pendaftaran baru. Apa dasar hukum TPP membuka tahapan baru. Amanah dari siapa sehingga TPP berani mengambil langkah tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, mestinya TPP melaporkan persoalan ini kepada Carateker KONI Malut untuk kemudian ditindaklanjuti melalui Rakor atau pertemuan darurat bersama anggota KONI. Sebab, sesuai AD/ART hanya forum Rakor atau Raker yang memiliki kewenangan menetapkan persyaratan serta tata cara penjaringan bakal calon ketua yang kemudian dilaksanakan oleh TPP.

“Kami para pemilik suara meminta kepada penanggung jawab sekaligus Carateker KONI Malut saudara Mansur Sangaji agar segera mengambil langkah. Jika tidak, maka anggota KONI Malut yang juga pemilik suara akan bersikap dan melaporkan hal ini ke KONI Pusat,” tandasnya.

Aldhy menegaskan, dirinya sangat menghormati para senior yang tergabung dalam TPP tersebut. Namun, ia menilai kewajiban semua pihak adalah menjaga amanah Rakor serta menjalankan proses sesuai regulasi dan aturan main yang berlaku. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar