Kasedata.id — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Muhajirin Bailussy, memberikan tanggapan terkait program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Ia menilai secara formal, implementasi program tersebut di lapangan masih belum sepenuhnya berjalan maksimal.
Menurut Muhajirin, program pendidikan gratis tersebut merupakan pengganti iuran komite sekolah dan seharusnya dijalankan melalui Dinas Pendidikan. Namun, berdasarkan pertemuannya dengan pihak dinas, anggaran yang dialokasikan untuk program ini masih terbatas dan dilakukan secara bertahap.
“Program ini memang bertujuan menggantikan iuran komite di seluruh sekolah. Tapi alokasi anggarannya belum maksimal. Teman-teman di Komisi IV juga menyampaikan bahwa dana pengganti komite saat ini masih belum memadai,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis kemarin, (22/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk program pendidikan gratis belum sepenuhnya tuntas karena masih dalam tahap proses. Oleh sebab itu, DPRD melalui Komisi IV berencana menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan setelah masa reses selesai.
“Komisi IV juga ingin memastikan kebijakan ini benar-benar dipahami dan dijalankan para kepala sekolah. Kita perlu melihat langsung dinamika dan kendala di sekolah, agar bisa mengusulkan tambahan anggaran ke pemerintah provinsi,” tegasnya.
Muhajirin berharap, jika ada masukan dari lapangan terutama dari kepala sekolah dan wali murid. Hal itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk mendorong peningkatan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan gratis di Maluku Utara. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar
