Home / Daerah

Bertindak Overacting, Kunker Gubernur Sherly dan Deputi BNPB RI di Halsel Ricuh

Redaksi

Selasa, 1 Juli 2025 - 00:46 WIT

URL berhasil dicopy

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, saat melaksanakan Kunker di Halmahera Selatan.

Kasedata.id – Kunjungan kerja (Kunker) Gubernur Provinsi Maluku Utara bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI di Posko Induk Dapur Umum kompleks lapangan Merdeka, Kabupaten Halmahera Selatan, sempat ricuh.

Insiden ini terjadi secara spontan usai Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menemui warga terdampak banjir di tenda BNPB, Senin (30/6/2025) namun di halangi para aparat keamanan dan ajudan Gubernur (ADC).

Aksi saling dorong akhirnya tidak terelakan antara aparat, ADC dan wartawan, sehingga membuat awak media mengamuk karena merasa diperlakukan tidak adil.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Amatan kasedata.id, ditengah Kunker tadi tampak warga diberikan keleluasaan oleh aparat untuk berfoto selfi dan jabat tangan dengan Gubernur.

“Saat hendak mau ditemui wartawan untuk diwawancarai dengan spontan para jurnalis dihalangi. Padahal, kehadiran kami (wartawan) dilokasi juga di undang untuk meliput kegiatan kunjungan Gubernur dan Deputi BNPB,“ ucap Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan, Nandar Jabid dengan nada kesal.

Aksi saling dorong antara aparat keamanan, ADC Gubernur dan Wartawan yang hendak melakukan peliputan.

“Ibu Gubernur sendiri tak keberatan diwawancarai. Tetapi kenapa para aparat dan ajudan yang berlebihan,” sambungnya.

Wartawan Media Harian Fajar Malut yang juga sekretaris PWI Halsel, itu secara tegas mengecam tindakan penghalangan terhadap para jurnalis. Menurutnya, ini bagian dari bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan.

Ia juga menyayangkan kinerja bagian Protokoler Pemkab Halmahera Selatan, yang semestinya melakukan komunikasi dengan protokoler Pemprov Malut dan ajudan Gubernur terkait agenda konferensi pers.

“Saya kira setiap ada kunjungan atau kegiatan yang melibatkan pejabat tinggi pasti tidak luput dari kejaran wartawan. Untuk itu Pemkab setempat melalui Bagian Protokoler sudah harus mengatur semuanya. Ini pengalaman agar kedepan tidak terulang lagi,” cetusnya.

Diketahui, atas insiden ini sejumlah awak media di Halmahera Selatan mengaku kecewa sehingga bertekad akan memboikot pemberitaan terkait kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI dan rombongan di Halmahera Selatan. (*)