BLUD SMK Dipercepat, Pemprov Malut Andalkan Peran Strategis Dikbud

Kasedata.id – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rakor yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini digelar sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Senin (27/4/2026).

Dalam arahannya, Sekda Malut menegaskan bahwa pembentukan BLUD merupakan langkah strategis dalam mendorong fleksibilitas pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pendidikan vokasi di SMK memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.

“Olehnya itu, implementasi BLUD di SMK menjadi prioritas guna memperkuat tata kelola keuangan sekolah serta meningkatkan mutu layanan pendidikan,” ujar Sekda.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyebut BLUD SMK memiliki fungsi strategis dalam pengembangan sekolah.

Aka menjelaskan bahwa pembentukan BLUD dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan unit produksi, mendorong kewirausahaan sekolah, serta meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap kerja dan berdaya saing.

Ia juga mencontohkan, salah satu SMK Negeri di Jawa Tengah memiliki nilai valuasi hingga Rp 20 miliar. Hal ini diharapkan menjadi motivasi bagi SMK di Maluku Utara untuk terus meningkatkan daya saing.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat, tujuan utama BLUD adalah meningkatkan kualitas pelayanan, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dari total SMK di Maluku Utara, baru 15 sekolah yang diusulkan menjadi BLUD, yakni SMK Negeri 1 hingga SMK Negeri 5 Ternate, SMK Negeri 1 hingga SMK Negeri 6 Tidore, SMK Negeri 1 Haltim, SMK Negeri 2 Halut, dan SMK Negeri 2 Halteng,” sebutnya.

Pengusulan tersebut, katanya, didasarkan pada potensi aset yang dimiliki masing-masing sekolah. Sebab, pembentukan BLUD juga dinilai penting bagi SMK yang telah mengembangkan Teaching Factory (TeFa) serta menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Menutup arahannya, Sekprov mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi, kerja sama, dan komitmen dalam mempercepat pembentukan BLUD SMK.

“Momentum ini harus menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan vokasi di Maluku Utara, demi melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Rakor ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memajukan sektor pendidikan melalui percepatan pembentukan BLUD SMK. Ke depan, diharapkan SMK di Maluku Utara semakin adaptif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan tantangan global. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi