Kasedata.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara menyiapkan pembenahan sistem administrasi sekolah. Salah satu langkah yang didorong adalah mengatur penunjukan bendahara dan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari kalangan tenaga tata usaha.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa pekerjaan administrasi sekolah harus diserahkan kepada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Hal ini disampaikan oleh Kadikbud Maluku Utara saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tata Usaha dan Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Muara Hotel, Kamis (12/11/2026) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama ini, tidak sedikit guru yang masih merangkap pekerjaan administratif. Mulai dari pengelolaan Dapodik, pengelolaan keuangan sekolah, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar pembagian tugas di lingkungan sekolah lebih profesional.
Abubakar mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan persyaratan dan regulasi sebagai pedoman kepala sekolah dalam menunjuk tenaga administrasi yang bertugas sebagai bendahara maupun operator Dapodik.
“Kita akan membuat regulasi persyaratan pengangkatan bendahara dan operator Dapodik. Kepala sekolah yang mengangkat, tetapi harus berdasarkan aturan yang disiapkan. Tenaga tata usaha yang memiliki kemampuan harus diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut,” tegas Abubakar Abdullah.
Menurutnya, penunjukan bendahara dan operator sekolah tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan atau penunjukan tanpa mempertimbangkan kemampuan. Harus ada standar kompetensi yang menjadi dasar penugasan sehingga pekerjaan administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, penataan tersebut sekaligus menjadi upaya mengembalikan guru pada tugas pokoknya sebagai tenaga pendidik. Dengan demikian, pekerjaan administrasi tidak lagi menjadi beban tambahan yang mengurangi konsentrasi guru dalam proses pembelajaran.
Selain pembenahan sumber daya manusia, Abubakar juga mendorong transformasi pelayanan administrasi sekolah melalui inovasi digital.
Ia mencontohkan terobosan Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Timur melalui aplikasi bernama Aladdin. Inovasi tersebut dinilainya sebagai salah satu praktik baik dalam menyederhanakan pelayanan administrasi guru.
Melalui aplikasi itu, proses pengurusan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai diarahkan ke sistem digital. Berkas dapat dikirim melalui sistem untuk selanjutnya diproses dan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Dulu guru harus mengurus dokumen secara manual dan datang membawa berkas. Sekarang melalui sistem, dokumen bisa dikirim sehingga prosesnya lebih mudah dan terintegrasi. Ini inovasi sederhana, tetapi manfaatnya besar,” ungkapnya.
Abubakar menilai, model pelayanan seperti itu perlu dikembangkan di lingkungan Dikbud Provinsi Maluku Utara maupun satuan pendidikan lainnya. Ia ingin tenaga administrasi tidak hanya bekerja mengelola dokumen, tetapi juga mampu menciptakan sistem yang memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan.
“Teknologi itu harus mengurangi pekerjaan manual. Kita perlu membangun sistem yang membuat pelayanan lebih praktis, tidak lagi mengharuskan guru datang berulang kali hanya untuk mengurus dokumen,” katanya.
Ia berharap pembenahan regulasi penugasan tenaga administrasi dan pengembangan inovasi digital dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, sekolah tidak hanya memiliki pembagian kerja yang jelas, tetapi juga sistem pelayanan administrasi yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi.
Abubakar menegaskan, perubahan tata kelola pendidikan harus dimulai dari pembenahan sistem kerja dan keberanian melakukan inovasi. Sebab, pelayanan pendidikan yang baik membutuhkan dukungan administrasi yang profesional dan tidak berbelit-belit. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
