Kasedata.id – Kebijakan pendidikan gratis di Maluku Utara belum sepenuhnya menjawab persoalan akses pendidikan. Faktanya, sekitar 34.000 anak masih tercatat tidak bersekolah. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menilai angka tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah karena menunjukkan masih lebarnya kesenjangan akses pendidikan di tengah kebijakan pembebasan biaya sekolah.
Hal itu disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan, persoalan pendidikan tidak boleh berhenti pada kebijakan menggratiskan biaya sekolah, tetapi harus memastikan setiap anak benar-benar mendapatkan kesempatan belajar.
“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” tegas Sarbin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 34.000 anak tidak mengakses pendidikan dari total penduduk Maluku Utara yang mencapai 1,4 juta jiwa. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar untuk diabaikan dan harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Sarbin mengingatkan, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama jika Maluku Utara ingin keluar dari berbagai persoalan pembangunan.
“Kalau ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, maka pasti bagus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan akses geografis yang masih dihadapi sebagian anak di wilayah kepulauan. Tidak sedikit siswa harus menyeberang dengan mempertaruhkan keselamatan demi mencapai sekolah. Kondisi ini, menurutnya, membuktikan bahwa persoalan pendidikan di Maluku Utara bukan semata-mata soal biaya, melainkan juga menyangkut keterjangkauan sekolah, infrastruktur dan pemerataan fasilitas pendidikan.
Karena itu, Sarbin meminta dilakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya. Anak-anak yang sudah bekerja juga perlu mendapat kesempatan kembali belajar melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh.
Selain akses, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Menurutnya, seluruh upaya tersebut harus ditopang pembiayaan yang memadai serta perencanaan program yang tepat sasaran.
Sarbin pun meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan perencanaan serta penganggaran pendidikan, terutama dalam penyusunan program prioritas 2027. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas, bukan sekadar memenuhi dokumen perencanaan.
Persoalan tersebut semakin mendapat perhatian setelah Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, memaparkan capaian SPM Pendidikan Maluku Utara yang baru mencapai 49,17, masih jauh dari target 80.
Any mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, hingga belum meratanya distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan.
Ia menekankan tiga langkah strategis untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Pertama, menempatkan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu. Kedua, menjadikan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ketiga, memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Any berharap Rakorda tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menghasilkan komitmen dan rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota. Rencana tersebut harus memuat program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target capaian yang terukur.
Sarbin pun mengingatkan, persoalan 34.000 anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan di atas kertas. Dibutuhkan kerja bersama, keberpihakan anggaran, dan intervensi nyata agar tidak ada lagi anak di Maluku Utara yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan layak.
Rakorda diharapkan menjadi titik awal untuk menerjemahkan komitmen tersebut menjadi langkah konkret, sekaligus memastikan pendidikan benar-benar menjadi jalan bagi lahirnya generasi Maluku Utara yang unggul, berkarakter, serta memiliki nilai moral dan spiritual. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
