Kasedata.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengusulkan perubahan nomenklatur SMA Negeri 1 Tidore menjadi SMA Negeri 1 Zainal Abidin Syah Tidore Kepulauan. Usulan ini berangkat dari jejak sejarah bangunan sekolah yang pernah menjadi pusat pemerintahan Gubernur Irian Barat pada masa awal pembentukan provinsi tersebut.
Gagasan itu disampaikan Abubakar saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di SMA Negeri 1 Tidore, Rabu (28/10/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Abubakar, Kamis (29/10/2026) menjelaskan, bangunan SMA Negeri 1 Tidore memiliki nilai historis yang berkaitan erat dengan perjalanan pemerintahan di wilayah Maluku Utara. Pada dekade 1950-an, Soa Sio, Tidore, pernah menjadi pusat pemerintahan Irian Barat. Saat itu, Sultan Zainal Abidin Syah tercatat sebagai gubernur pertama Irian Barat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah pusat pemerintahan berpindah, bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan dan menjadi SMA Negeri 1 Tidore hingga saat ini.
Menurutnya, jejak sejarah tersebut tidak semestinya berhenti sebagai cerita masa lalu. Nilai historisnya perlu dirawat dan diwariskan kepada generasi muda, salah satunya melalui identitas lembaga pendidikan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perjalanan sejarah daerah.
“Bangunan ini bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Ada jejak sejarah yang melekat di dalamnya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ingatan kolektif tentang perjalanan daerah ini,” ujar Aka sapaan akrab Abubakar Abdullah.
Ia pun meminta pihak sekolah melakukan kajian dan menyiapkan usulan perubahan nomenklatur secara resmi. Proses tersebut, kata dia, perlu melibatkan tokoh-tokoh daerah serta mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Abubakar menilai, penggunaan nama tokoh sejarah sebagai identitas sekolah dapat menjadi sarana pembelajaran di luar ruang kelas. Peserta didik tidak hanya mengenal nama seorang tokoh, tetapi juga memahami peran dan kontribusinya dalam perjalanan pemerintahan serta sejarah daerah.
“Perubahan nomenklatur ini perlu dikaji dengan baik, berkoordinasi dengan tokoh daerah dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Harapannya, nama sekolah tidak hanya menjadi identitas administratif, tetapi juga membawa nilai sejarah dan keteladanan bagi peserta didik,” katanya.
Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, lanjut Abubakar, menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah di lingkungan pendidikan. Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu berjalan beriringan dengan pengenalan sejarah lokal sebagai bagian dari identitas kebangsaan.
Ia berharap, rencana perubahan nama tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kajian dan pengusulan resmi, sehingga identitas SMA Negeri 1 Tidore semakin merepresentasikan nilai sejarah yang melekat pada bangunannya.
Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi ruang untuk mencetak generasi berprestasi, tetapi juga tempat menumbuhkan pemahaman sejarah, penghargaan terhadap jasa para pendahulu, serta kebanggaan terhadap daerah.
Terlebih, Sultan Zainal Abidin Syah telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Penggunaan namanya sebagai identitas sekolah diharapkan dapat memperkuat pengenalan sosok dan kiprahnya kepada generasi muda Maluku Utara.
Namun, perubahan nomenklatur tersebut masih berupa usulan yang perlu melalui proses kajian dan mekanisme resmi sebelum dapat ditetapkan. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi


![Sekretaris Wilayah PKB Maluku Utara, Abdul Malik Sillia, saat memberikan sambutan [dok : karno/kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG_20261029_171829-225x129.jpg)
![Sekda Muhlis Soamole saat memberikan sambutan pada kegiatan pengukuhan DPC PKB Kepulauan Sula [dok : karno/kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG_20261029_170422-225x129.jpg)



