Pemprov Malut Buka Pintu Investasi, Perizinan Dipermudah Peluang UMKM Diperluas

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat strategi menarik investasi dengan menitikberatkan pada kemudahan berusaha, keterbukaan informasi, dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Pemerintah ingin memastikan geliat investasi tidak sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat membuka North Moluccas Business Forum 2026 di Bella Hotel, Ternate, Kamis (29/10/2026). Dalam forum yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan Gerbang Investasi Daerah sebagai upaya memperluas akses informasi potensi usaha di daerah.

Sarbin menegaskan, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama melalui perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya mineral. Namun, besarnya investasi dan kapasitas produksi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Keberhasilan sejati harus tercermin dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kemakmuran dan kualitas hidup,” tegas Sarbin saat membuka North Moluccas Business Forum 2026.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen membangun iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan agar peluang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar.

Sarbin juga menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik dan perizinan untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Penyederhanaan birokrasi, keterbukaan informasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Pelayanan publik tidak boleh menjadi penghambat bagi pelaku usaha, melainkan harus menjadi bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, Dr. Nirwan M.T. Ali, menjelaskan bahwa peluncuran Gerbang Investasi Daerah merupakan langkah untuk mempermudah calon investor mengakses informasi mengenai peluang usaha di Maluku Utara.

Melalui platform tersebut, pemerintah berharap potensi daerah dapat dikenal lebih luas dan menjadi referensi bagi investor dalam menjajaki peluang investasi, khususnya pada sektor pariwisata bahari, kelautan dan perikanan, serta perkebunan.

Nirwan menilai, promosi potensi daerah harus diimbangi dengan pembenahan pelayanan perizinan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses. Digitalisasi pelayanan menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola investasi sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat realisasi usaha.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat, terutama dalam sinkronisasi basis data dan penanganan kendala teknis pelayanan.

“Maluku Utara memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi produktif. Namun, upaya menarik modal tidak cukup hanya dengan mempromosikan kekayaan sumber daya alam. Pelayanan birokrasi juga harus mampu mendukung kebutuhan investor dan pelaku usaha,” ujar Nirwan.

DPMPTSP Maluku Utara memetakan sejumlah peluang investasi yang dapat dikembangkan, mulai dari pariwisata bahari di Morotai, Kepulauan Sula, Pulau Widi, Guraici, Pulau Rao Morotai, Makean, Moti, hingga Sali.

Selain sektor pariwisata dan kelautan-perikanan, perkebunan dengan komoditas unggulan pala, cengkeh, dan kelapa juga menjadi sektor yang didorong untuk menarik investasi produktif.

Di balik upaya memperbesar arus investasi, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk memastikan pelaku usaha lokal memperoleh ruang yang memadai dalam ekosistem ekonomi yang berkembang.

Sarbin mengingatkan investor agar membangun kemitraan yang sehat dengan koperasi dan UMKM. Menurutnya, investasi berskala besar harus mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas, bukan justru membuat masyarakat setempat tersisih dari perkembangan industri di daerahnya sendiri.

“Kita ingin membangun kemitraan yang sehat antara perusahaan besar dan UMKM lokal agar tidak ada masyarakat yang merasa tersisihkan atau sekadar menjadi penonton di negerinya sendiri,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Nirwan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, perbankan, akademisi, pelaku industri, dan pengusaha lokal untuk memperkuat ekosistem investasi. Salah satu langkah penting ialah membuka kesempatan bagi UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri sehingga mereka dapat berkembang bersama investasi yang masuk.

“Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang ditanamkan atau banyaknya proyek yang berjalan. Keterlibatan tenaga kerja, pengusaha lokal, koperasi, dan UMKM juga menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat ekonomi menyebar lebih luas,” tandasnya.

North Moluccas Business Forum 2026 pun menjadi momentum untuk mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan investor sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Tantangan berikutnya adalah memastikan promosi investasi, kemudahan perizinan, dan kemitraan usaha benar-benar berujung pada realisasi investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi