PKB Malut Siap Kawal Program Pemda Kepulauan Sula

Kasedata.id – Sekretaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Sillia, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal program pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Pernyataan itu disampaikan Malik saat menghadiri pengukuhan pengurus DPC PKB Kepulauan Sula masa bakti 2026–2031 di Hotel Beliga, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, anggota DPRD dari Partai NasDem, perwakilan kepolisian dan TNI, para ketua partai politik, serta simpatisan dan undangan lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Malik mengatakan PKB siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, termasuk program pemerintah pusat yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami akan mengawal program pemerintah daerah dan bekerja sama dalam program pemerintah pusat yang telah berjalan di daerah ini. Jika dibutuhkan dalam hal akses dan sebagainya, kami siap berada di samping Bupati demi kepentingan masyarakat,” ujar Malik.

Ia menjelaskan, PKB memiliki jaringan politik di tingkat nasional yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, partai siap mendukung pemerintah daerah apabila membutuhkan koordinasi dan akses untuk memperjuangkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Malik juga menyinggung posisi Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ia menyatakan kesiapan PKB untuk membantu pemerintah daerah memanfaatkan peluang koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendukung kemajuan Kepulauan Sula.

“Karena Ketum Abdul Muhaimin juga menjabat sebagai menteri, kami siap membantu jika dibutuhkan dalam kemajuan pembangunan daerah ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Malik turut menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Ia menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah bukan berarti mengabaikan fungsi pengawasan. PKB, kata dia, akan tetap mengawal program pemerintah selama kebijakan itu tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, kritik tetap diperlukan apabila terdapat kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.

“Jadi, kita juga kawal program pemerintah pusat. Bilamana tepat sasaran dan masih berpihak kepada rakyat, kita tetap kawal dan bekerja sama. Namun kalau salah jalan, kita tetap kritik, karena semua orang ingin daerahnya maju dan sejahtera,” tegasnya.

Abdul Malik berharap PKB terus hadir bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong perubahan serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar