Kesbangpol Ternate Gelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 13:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, dalam kegiatan FGD || Foto : sukarsi_kasedata

Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, dalam kegiatan FGD || Foto : sukarsi_kasedata

Kasedata.id — Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Tingkat Partisipasi Politik dalam Demokrasi di Kota Ternate”. Kegiatan ini berlangsung di Royal Resto Ternate, Sabtu (30/8/2025), menghadirkan narasumber dari Ketua KPU Ternate, Ketua Bawaslu Ternate, Bappelitbangda Ternate, serta BPS Provinsi Maluku Utara.

FGD tersebut turut dihadiri perwakilan partai politik, organisasi perangkat daerah (OPD), ormas, OKP, hingga insan pers.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, dalam sambutannya menyebut bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi, baik secara nasional maupun di daerah. IDI juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029.

“IDI pada dasarnya adalah informasi berbasis bukti (evidence-based policy) yang disusun dengan melibatkan elemen masyarakat termasuk LSM dan lembaga independen. Ini menjadi acuan untuk melihat sejauh mana demokrasi berjalan khususnya di Kota Ternate,” jelas Nuryadin.

Baca Juga :  Sinergi Kelurahan Kayu Merah Ternate Jaga Kamtibmas

IDI disusun berdasarkan tiga aspek penting yakni :

1. Kebebasan – mengukur sejauh mana kelompok masyarakat dapat mandiri dalam menentukan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi.

2. Kesetaraan – menilai akses kelompok rentan terhadap sumber daya dan kekuasaan di berbagai sektor.

3. Kapasitas Lembaga Demokrasi – melihat sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu mampu menjamin kebebasan serta kesetaraan warga.

Selain itu, berdasarkan data terakhir IDI Provinsi Maluku Utara tahun 2023 berada di angka 65,57. Dengan rinciannya adalah Kebebasan : 65,58, Kesetaraan: 74,84, Kapasitas Lembaga Demokrasi : 54,47

Tingkat partisipasi politik masyarakat Ternate pada Pemilu 2024 menunjukkan angka yang relatif tinggi, meski masih bervariasi di setiap kontestasi. Dimana Pemilu Legislatif DPRD Kota Ternate 73%, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 77%, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 97%, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 69%.

Baca Juga :  Nur Syifah Al-Haddad Siswi Pondok Pesantren Ome Raih Medali Emas di Bidang Biologi

Menurut Nuryadin, partisipasi tersebut patut diapresiasi, namun masih perlu ditingkatkan.

“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbaiki indikator-indikator IDI, seperti kinerja lembaga legislatif, transparansi anggaran, serta peran partai politik dalam pendidikan politik,” ujarnya.

Olehnya itu, Nuryadin berharap FGD ini menjadi momentum awal untuk mendorong pengukuran IDI yang lebih spesifik di tingkat Kota Ternate, bukan hanya di level provinsi.

“Kami ingin ada ide, masukan, dan saran konstruktif dari peserta. Tujuannya agar proses demokrasi di Kota Ternate semakin baik, partisipasi politik masyarakat meningkat, dan ke depan kita punya demokrasi lebih responsif,” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Bidik Kursi Wakil Ketua DPRD Malut, Hanura Siapkan Mesin Pemilu 2029

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT