Kasedata.id – Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) turut berpartisipasi dalam Konferensi Kota Toleransi (KKT) ke-II yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–17 November 2026.
Dalam agenda nasional itu, Kota Ternate diwakili Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate, Dr. Thamrin Husain.
KKT II yang bekerjasama dengan SETARA Institute, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kabupaten Mimika itu dihadiri perwakilan pemerintah daerah, kepala badan Kesbangpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengurus FKUB, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta berbagai unsur masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dibuka oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum).
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, melalui siaran persnya, Selasa (17/11/2026), menyampaikan salah satu agenda penting dalam konferensi itu adalah pembacaan deklarasi bersama untuk memperkuat komitmen merawat kebinekaan dan toleransi di tingkat lokal.
Pada sesi akhir kegiatan, Bupati Mimika Johannes Rettob bersama para kepala daerah dan peserta konferensi naik ke panggung untuk memimpin pembacaan naskah deklarasi.
” Deklarasi itu memuat sejumlah poin penting tentang kesadaran dan komitmen bersama untuk merawat kebinekaan di tingkat lokal,” kata Nuryadin.
Ia menjelaskan, deklarasi itu menegaskan bahwa keberagaman merupakan fondasi sekaligus kekayaan bangsa Indonesia. Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga ditegaskan sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD 1945.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang inklusif serta mencegah diskriminasi yang dapat mengancam persatuan dan kohesi sosial.
Deklarasi juga menempatkan masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, pemuda, dunia usaha, dan FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan.
Komitmen itu turut diarahkan pada perluasan ruang perjumpaan lintas agama dan budaya sebagai upaya mencegah konflik sekaligus memperkuat edukasi publik.
Dalam tindak lanjutnya, para peserta konferensi merumuskan sejumlah komitmen, diantaranya penguatan regulasi dan kebijakan publik yang mendukung toleransi serta tata kelola pemerintahan inklusif.
Komitmen lainnya meliputi perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan, optimalisasi peran FKUB dalam literasi lintas iman dan mediasi konflik, serta penguatan dialog antarumat beragama dalam penyelesaian persoalan sosial, termasuk isu pendirian rumah ibadah.
Selain itu, konferensi mendorong penguatan pendidikan toleransi bagi generasi muda serta pembangunan jejaring antarkota dan kabupaten toleran di seluruh Indonesia.
Nuryadin menilai bahwa partisipasi Kesbangpol dan FKUB Kota Ternate dalam forum itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran pengalaman antardaerah dalam menjaga kerukunan serta mendorong praktik toleransi yang lebih inklusif di tengah keberagaman masyarakat. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar







