Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Kasedata.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Maluku Utara (Malut), M. Ronny Saleh, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk menyusun regulasi yang menjadikan Malut sebagai pusat perdagangan antarwilayah berbasis kepulauan.

Dorongan itu disampaikan Ronny dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini dihadiri kepala dinas perdagangan dari seluruh Indonesia dan dibuka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Rakor itu juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas proyeksi ekonomi, distribusi, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha, hingga penguatan peran perdagangan daerah.

Baca Juga :  Kadikbud Malut Dorong Toleransi Sejak Dini Lewat Pembinaan Rohani Pelajar

Dalam kegiatan itu, Kemendag RI turut menyosialisasikan proyek percontohan atau pilot project Dashboard Perdagangan Antarwilayah sebagai upaya memperkuat pemantauan arus barang dan informasi perdagangan antardaerah.

Melalui forum tersebut, M.Ronny menilai kebijakan perdagangan nasional perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Sebab, karakter geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau membuat distribusi barang seperti kebutuhan pokok, masih menghadapi tantangan biaya logistik dan panjangnya rantai pasok.

Di sisi lain, Provinsi Maluku Utara juga memiliki sejumlah kawasan industri strategis yang menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah.

“ Kondisi ini turut meningkatkan kebutuhan terhadap pasokan bahan pangan dan barang kebutuhan masyarakat” kata Ronny.

Baca Juga :  Reforma Agraria, Pemprov Malut Petakan Lahan Masyarakat Adat

Ia menilai bahwa ketergantungan pasokan dari luar daerah, ditambah tingginya biaya transportasi dan distribusi, dapat berpengaruh terhadap pembentukan harga barang di pasar hingga berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.

Karena itu, Perindag Malut mendorong pemerintah pusat melalui Kemendag agar memprioritaskan Maluku Utara dalam formulasi kebijakan perdagangan antarwilayah berbasis kepulauan.

“ Kebijakan itu diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi, mendekatkan sumber pasokan dengan wilayah konsumen, serta membuka peluang bagi Maluku Utara menjadi simpul perdagangan yang menghubungkan daerah-daerah kepulauan di kawasan timur Indonesia” ujarnya.

Ronny berharap dengan dukungan regulasi dan sistem distribusi yang sesuai karakteristik geografis, maka masyarakat dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap kebutuhan pokok dengan harga  lebih terjangkau.(*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET
Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026
313 Pegawai Resmi Jadi PNS, Sekprov Malut Tekankan Disiplin dan Integritas
Komisi I DPRD Malut Bakal Panggil Biro Umum dan Kominfo
Layanan Kesehatan Gratis Antar Malut Masuk 10 Besar Nasional
UKPBJ Malut Raih Level 9, Targetkan Pusat Keunggulan pada 2027
Kesra Malut Kejar Realisasi Akhir Tahun, Bantuan Rumah Ibadah dan Beasiswa Dipercepat

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Sabtu, 14 November 2026 - 16:18 WIT

Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET

Jumat, 13 November 2026 - 16:18 WIT

Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026

Kamis, 12 November 2026 - 16:04 WIT

313 Pegawai Resmi Jadi PNS, Sekprov Malut Tekankan Disiplin dan Integritas

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT