Home / Daerah / Pendidikan

Dana Pendidikan Diawasi Ketat, Dikbud Malut Gandeng Kejaksaan Mitigasi Risiko Hukum

Redaksi

Rabu, 23 September 2026 - 00:07 WIT

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Aparat penegak hukum dilibatkan untuk membekali kepala sekolah sekaligus memitigasi potensi persoalan hukum dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan program revitalisasi sekolah.

Langkah tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan yang dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, jajaran OPD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta seluruh kepala SMA, SMK dan SLB se-Maluku Utara di Hotel Sahid Bella Ternate, Rabu (23/9/2026) malam.

Abubakar menegaskan, besarnya anggaran yang langsung masuk ke rekening sekolah harus diikuti dengan integritas dan kemampuan manajerial kepala sekolah. Karena itu, pengelolaan dana pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap sekolah dan peserta didik.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami secara khusus melibatkan jajaran Adpidsus untuk memberikan pembekalan dan mitigasi risiko hukum kepada seluruh kepala sekolah penerima BOSP dan program revitalisasi swakelola,” tegas Abubakar.

Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum bukan semata-mata untuk mencari kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah agar setiap penggunaan dana dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kepala sekolah memahami aturan, mampu mengelola anggaran dengan baik, dan memastikan setiap program yang dibiayai benar-benar menjawab kebutuhan sekolah,” ujarnya.

Pada 2026, tercatat 398 sekolah menerima BOSP Reguler, sementara 56 sekolah mendapatkan BOSP Kinerja dan 68 sekolah menerima BOSP Afirmasi. Besarnya cakupan penerima membuat tata kelola, transparansi, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pendidikan.

Pengawasan juga mencakup program revitalisasi fisik SMA, SMK dan SLB yang dilaksanakan secara swakelola. Disdikbud Maluku Utara terus membangun sinergi dengan Kemendikdasmen untuk memastikan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan berbagai sarana pendukung pendidikan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan.

“Kami ingin memastikan anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan sekolah dan siswa. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan kembali pada tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Aka sapaan karib Abubakar Abdullah.

Dengan menggandeng aparat penegak hukum sejak tahap pembekalan dan mitigasi, Disdikbud Maluku Utara menempatkan tata kelola anggaran sebagai bagian penting dari agenda pembenahan pendidikan. Pengelolaan BOSP dan revitalisasi sekolah didorong agar semakin transparan, tertib, dan berorientasi pada hasil. (*)