Kasedata.id – Aksi demonstrasi mendesak bubarkan DPR dan sahkan UU Perampasan Aset digelar sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam OKP Cipayung di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Selasa (2/9/2025).
Aksi tersebut berakhir ricuh setelah salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yakni Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) Badan Koordinasi (BADKO) HMI Maluku Utara, Aisun Salim, menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian.
Kericuhan pecah saat massa aksi menyuarakan aspirasi mereka di depan Kantor Pemerintah Daerah. Ketegangan meningkat ketika aparat berupaya membubarkan aksi secara paksa. Dalam situasi itu, salah seorang aparat diduga memukul Ketua KOHATI BADKO HMI Malut, hingga menyebabkan luka fisik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum BADKO HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, mengecam keras tindakan represif aparat dibawah komando Kapolres Halmahera Selatan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga menunjukkan arogansi aparat terhadap gerakan mahasiswa.
“Kami mengutuk keras kekerasan yang dialami Ketua KOHATI BADKO HMI Malut. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak demokratis warga negara. Kami menuntut Kapolres Halsel segera dicopot dari jabatannya karena gagal mengendalikan anggotanya di lapangan, serta meminta proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap perempuan,” tegas Akbar.
BADKO HMI Malut menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolres Halsel sekaligus menjatuhkan sanksi tegas terhadap aparat yang terlibat.
Akbar menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak segera direspons, pihaknya siap menggerakkan aksi dengan skala lebih besar.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kapolres Halsel tidak segera dicopot, BADKO HMI Malut akan menginstruksikan seluruh cabang HMI di Maluku Utara untuk turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Sandin Ar
