Home / Daerah

Dinilai Tak Layak, Reagen-Rio Ditolak Maju HIPMI Malut

Redaksi Kasedata

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:29 WIT

URL berhasil dicopy

Logo Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Kasedata.id – Rencana pencalonan Ronald Reagen dan Rio C. Pawane dalam bursa pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara (Malut) mendapat penolakan keras dari sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten/Kota.

Beberapa pengurus BPC seperti tiga ketua umum BPC, menilai keduanya tidak layak mencalonkan diri karena dianggap gagal menjalankan roda organisasi saat memimpin BPC HIPMI Pulau Morotai.

Mereka menyoroti status kepengurusan Ronald Reagen dan Rio C. Pawane yang sebelumnya dibekukan oleh BPD HIPMI Malut melalui Surat Keputusan Nomor: 043/Kep/Sek/BPD/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembekuan dilakukan karena kepengurusan HIPMI Pulau Morotai dinilai tidak berjalan optimal hingga akhir masa periode kepengurusan.

“Mereka tidak layak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIPMI Malut karena sudah memiliki catatan organisasi,” ujar sejumlah pengurus BPC saat diwawancarai.

Mereka juga mengacu pada AD/ART HIPMI Pasal 22 Ayat 3 yang mengatur syarat menjadi fungsionaris Badan Pengurus Harian Daerah, yakni harus pernah atau sedang menjadi pengurus BPD atau BPC selama satu masa bakti penuh serta mengikuti pendidikan dan pelatihan organisasi.

Menurut para ketua BPC ini bahwa status pembekuan kepengurusan sebelum masa bakti berakhir menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam proses penjaringan calon ketua umum BPD HIPMI Malut.

Karena itu, mereka meminta panitia penjaringan bakal calon lebih cermat dan konsisten dalam menegakkan aturan organisasi.

“Catatan organisasi di HIPMI Morotai harus menjadi perhatian agar tidak berdampak pada organisasi di tingkat Provinsi,” ujar mereka.

Mereka juga berharap proses pemilihan Ketua Umum BPD HIPMI Malut dapat berjalan sesuai konstitusi organisasi dan menghasilkan pemimpin yang memenuhi syarat administrasi maupun organisatoris. (*)