Dirjen Perumahan Pedesaan Rapat Bersama Pemprov Malut, Ini yang Dibahas

Jumat, 12 September 2025 - 15:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id –Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat evaluasi bersama Pemprov Malut dan stakeholder terkait di Aula Sahid Bella, Jumat (12/9/2025).

Agenda itu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi warga Maluku Utara (Malut) yang masih tinggal di rumah tidak layak huni

Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan program perumahan benar-benar tepat sasaran.

“Kita melakukan evaluasi pendataan, bagaimana penganggarannya, lalu sosialisasi program 2026. Ada program pembebasan kawasan kumuh, bantuan stimulan, peningkatan sanitasi, hingga kredit perumahan yang menjadi program Presiden Prabowo,” jelasnya.

Baca Juga :  Nasdem Malut Dorong Distribusi Keadilan di Wilayah Kepulauan

Ia menyebut pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 triliun untuk mendukung program perumahan di seluruh Indonesia, termasuk Maluku Utara.

“Jumlah unit akan diberikan tergantung usulan dari daerah. Pesan saya, laksanakan pembangunan dengan baik. Sisihkan pula anggaran belanja untuk perumahan karena sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar rakyat. Jika terpenuhi, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Imran.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, menambahkan bahwa rapat evaluasi ini melibatkan seluruh kabupaten/kota dan instansi teknis terkait mulai dari Perumahan, PUPR, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Baca Juga :  Penyampaian Visi-Misi Calon Rektor UMMU Resmi Digulirkan

“Tujuan kita menyamakan persepsi terkait pendataan masyarakat penerima manfaat melalui aplikasi resmi dari pusat ke daerah. Dengan sistem ini bantuan bisa lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya.

Musyrifah berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program ini.

“Hunian layak adalah hak masyarakat. Mari kita bekerja sama karena melalui program RTRH ini kita ingin mengubah kehidupan masyarakat Malut menjadi lebih baik,” pungkasnya. (*)

Penulis : Iin Afriyanti

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak
Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa
Konvoi Besar OMAS MA, Muksin Amrin Resmi Bertarung di Bursa Ketum PB Makayoa
Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026
Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program
Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:30 WIT

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak

Minggu, 22 November 2026 - 14:56 WIT

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 November 2026 - 13:26 WIT

Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026

Minggu, 22 November 2026 - 11:56 WIT

Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Berita Terbaru

Abdurahman Lahabato. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:56 WIT