Gubernur Maluku Utara Dorong CSR Harita Nickel Naik Kelas

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelola kawasan industri di Maluku Utara, termasuk PT Harita Nickel, untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Sherly, CSR tidak boleh sekadar menjadi rutinitas pemberian bantuan atau pelaksanaan berbagai program. Pemanfaatannya harus lebih terukur, transparan, terkoordinasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel yang berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (27/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sherly menekankan pentingnya keterbukaan mengenai besaran dana CSR sekaligus rincian alokasi program setiap tahunnya. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memetakan kekuatan anggaran CSR dari masing-masing perusahaan, seperti Harita Nickel, IWIP, hingga Antam, sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih di lapangan.

“Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, tetapi berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Gubernur menyoroti kondisi demografis Maluku Utara yang sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidup pada sektor maritim dan agraris.

Dari sekitar 1,4 juta jiwa penduduk Maluku Utara, sekitar 60 persen bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya sebagai nelayan. Sementara itu, kemampuan sektor industri pertambangan dalam menyerap tenaga kerja berada pada kisaran 150 ribu hingga 200 ribu orang.

Karena itu, Sherly menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan harus tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta Harita Nickel untuk tidak hanya memusatkan program CSR di desa-desa ring 1. Manfaat program diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh kawasan Pulau Obi.

Menurutnya, terdapat dua kebutuhan mendesak yang banyak disuarakan masyarakat Obi, yakni pembangunan jalan tani dan penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi.

“Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani. Akses jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas hasil pertanian seperti cengkeh, pala, dan kelapa, sekaligus membuka akses kesehatan darurat bagi warga,” jelasnya.

Pemprov Maluku Utara sendiri berkomitmen mengalokasikan pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahun di Pulau Obi.

Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan lingkar Obi, Sherly berharap adanya kolaborasi konkret antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemprov Maluku Utara, Pemkab Halmahera Selatan, serta dukungan dana CSR Harita Nickel.

Pembagian porsi penanganan tersebut diharapkan mampu mempercepat penuntasan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi sepanjang 330 kilometer, sehingga dapat direalisasikan dalam kurun waktu enam hingga tujuh tahun ke depan.

Langkah tersebut dinilai penting bukan hanya untuk membuka konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap pusat ekonomi, pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dengan demikian, keberadaan industri di Pulau Obi diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi