Keluhan Dokter Soal Gaji, DPRD Tindak Lanjut ke RSUD Sanana

Jumat, 4 Juli 2025 - 21:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Sanana dengan Komisi III DPRD Kepulauan Sula || Foto : karno_kasedata

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak RSUD Sanana dengan Komisi III DPRD Kepulauan Sula || Foto : karno_kasedata

Kasedata.id – Keluhan serius para dokter terkait keterlambatan pembayaran gaji di RSUD Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, mendorong Komisi III DPRD langsung mengunjungi pihak rumah sakit, Jumat (4/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur RSUD Sanana, Ulia H. Ngofangare, menyampaikan persoalan gaji dokter bukan menjadi kewenangan pihak rumah sakit. Menurutnya, tanggung jawab pembayaran berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula. Pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi agar persoalan ini  untuk segera ditindaklanjuti.

“Gaji para dokter selama empat bulan belum dibayarkan. Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah agar persoalan ini segera diselesaikan,” ujarnya.

Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mengingat pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. RSUD memang tidak memiliki kewenangan langsung membayar gaji dan insentif dokter.  Tapi kami minta Direktur RSUD untuk terus mendorong dan berkoordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan agar pembayaran segera direalisasikan,” ujar Ramli.

Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan para dokter akan mengambil langkah tegas seperti mogok kerja, tentunya akan merugikan masyarakat secara luas.

Baca Juga :  Pemda Sula Terima Bantuan Kawasan Transmigrasi dari Pempus

“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban jika pelayanan terganggu karena dokter mogok kerja. Hari ini juga setelah pertemuan, kami akan langsung ke Dinas Kesehatan untuk meminta kejelasan terkait pembayaran gaji para dokter,” tegasnya.

Isu ini sudah menjadi perhatian publik, bahkan telah ramai diperbincangkan di media sosial dan grup WhatsApp tentang  kabar bahwa sejumlah dokter mulai membatasi layanan kepada pasien.

“Isu bahwa dokter mulai tidak melayani pasien sudah beredar luas. Ini yang harus segera diatasi. Kita tidak bisa biarkan persoalan ini berlarut-larut,” pungkas Ramli. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda
Panen Perdana 10 Ton Semangka, Program TEKAD Perkuat Ekonomi Petani Halteng
Tambang Ilegal di Halsel Diduga Masih Beroperasi 
Berdamai di Bumi Fagoguru, Tangis Haru Pecah Warga Banemo-Sibenpopo
Pemprov Malut Tegaskan Dukungan : Perkuat Ketahanan Pangan hingga Energi di Tengah Geopolitik Global
Rakorda P3A 2026 Digelar, Pemprov Malut Perkuat Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemkot Ternate Validasi Rumah Rusak Jadi Dasar Penyaluran Bantuan
Wagub Malut Hadiri Apel Operasi Aman Nusa I 2026, Tegaskan Sinergi TNI-Polri Jaga Stabilitas Daerah

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 13:39 WIT

GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda

Rabu, 8 April 2026 - 11:15 WIT

Panen Perdana 10 Ton Semangka, Program TEKAD Perkuat Ekonomi Petani Halteng

Selasa, 7 April 2026 - 19:52 WIT

Berdamai di Bumi Fagoguru, Tangis Haru Pecah Warga Banemo-Sibenpopo

Selasa, 7 April 2026 - 16:50 WIT

Pemprov Malut Tegaskan Dukungan : Perkuat Ketahanan Pangan hingga Energi di Tengah Geopolitik Global

Selasa, 7 April 2026 - 15:23 WIT

Rakorda P3A 2026 Digelar, Pemprov Malut Perkuat Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Sosok

Tiga Obituari dalam Kepergian Irfan Ahmad

Rabu, 8 Apr 2026 - 14:56 WIT

Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Arjun Onga. || dok : Ilham/Kasedata

Daerah

GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda

Rabu, 8 Apr 2026 - 13:39 WIT