KUA- PPAS 2026, Ternate Menuju Kota Mandiri dan Berkeadilan

Selasa, 15 Juli 2025 - 22:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id — Pemerintah Kota Ternate resmi menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen penting ini disampaikan langsung Wali Kota M. Tauhid Soleman dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Senin malam (14/7/2025).

Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan bahwa KUA-PPAS menjadi manifestasi konkret dari visi pembangunan Kota Ternate. Dokumen ini mengarahkan kebijakan fiskal dan program prioritas tahunan secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

“Penyusunan KUA-PPAS tahun 2026 ini diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Visi Kota Ternate tetap konsisten, yaitu mewujudkan kota yang mandiri dan berkeadilan,” tegas Tauhid.

Tauhid menguraikan bahwa RKPD 2026 mencakup enam agenda prioritas pembangunan, antara lain :

Baca Juga :  HGN, Bupati Halsel Berikan Hadiah Umrah kepada Tiga Guru Berprestasi

Penguatan kelembagaan sosial melalui nilai-nilai budaya lokal dalam konsep Kie Se Gam, Magogugu, Matiti, Tomdi.

Peningkatan infrastruktur dasar dan strategis, khususnya di wilayah kepulauan Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

Pengembangan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kepulauan yang mandiri dan tahan krisis.

Pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penyusunan anggaran tahun 2026, menurut Tauhid, harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas, serta mengikuti pendekatan money follow program—artinya setiap alokasi anggaran harus jelas hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

Struktur KUA-PPAS 2026 meliputi : Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.118.526.305.699 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)Rp148.551.180.000,Pendapatan Transfer Rp962.975.125.699, Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp7.000.000.000.

Baca Juga :  Perkuat Keberagaman, Ramadan Expo Pemuda Muhammadiyah Malut Resmi Digelar

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.115.526.305.699, dengan rincian Belanja Operasi: Rp981.122.197.731, Belanja Modal: Rp114.404.107.968, Belanja Tak Terduga: Rp20.000.000.000

Dengan demikian, anggaran Kota Ternate tahun 2026 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp3.000.000.000. Surplus ini akan dialokasikan untuk penyertaan modal melalui pos pembiayaan.

Wali Kota berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif dan produktif, dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menyatukan arah perencanaan dan penganggaran, sekaligus menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi,” kata Tauhid.

Ia berharap bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan nota kesepakatan KUA-PPAS yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ
Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas
PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk
Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah
Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut
Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas
Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif
Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:55 WIT

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ

Kamis, 19 November 2026 - 21:46 WIT

Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas

Kamis, 19 November 2026 - 21:38 WIT

PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk

Kamis, 19 November 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIT

Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut

Berita Terbaru