Pemkab Halsel Perkuat Disiplin ASN dan Tata Kelola Administrasi

Kasedata.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) kembali menggelar apel gabungan sebagai langkah strategis untuk memastikan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Apel tersebut dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Halsel, Hi. Bustamin Soleman, dan berlangsung di halaman Kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Bustamin menegaskan kembali pesan Bupati Halmahera Selatan terkait pentingnya penegakan disiplin ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa pimpinan OPD memiliki tanggung jawab penuh dalam membina dan mendisiplinkan seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

Baca Juga :  Usut Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari Sula Geledah Tiga Lokasi 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terutama menyangkut kehadiran dan pelaksanaan tugas sesuai regulasi serta jam kerja yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi toleransi bagi ASN yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Jam kerja wajib dipatuhi,” tegasnya.

Selain menyoroti kedisiplinan, Bustamin juga menyampaikan sejumlah informasi administratif penting. Salah satunya terkait kewajiban 167 pejabat negara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Kewajiban ini harus segera dituntaskan karena masih dalam proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling lambat April 2026 seluruhnya sudah harus rampung,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat 21 pejabat pimpinan tinggi pratama yang berkas administrasinya belum lengkap untuk keperluan Program Manajemen Talenta. Para pejabat terkait diminta segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Menutup arahannya, Bustamin meminta para pimpinan OPD dan Asisten Setda agar memastikan seluruh kebijakan serta arahan pimpinan daerah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan di masing-masing OPD.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang disiplin, profesional, dan akuntabel,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Redaksi