Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menekan praktik transaksi tunai dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) secara masif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, saat membuka Sosialisasi KKPD di Aula Nuku Lantai II, Kantor Gubernur Sofifi, Selasa (28/4/2026).
Kepada awak media, Purbaya menyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah beralih ke sistem transaksi non-tunai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Urgensinya jelas, kita ingin menekan transaksi tunai. Targetnya, tata kelola keuangan daerah ke depan harus lebih transparan, tertib, dan akuntabel,” tegasnya.
Meski implementasi KKPD sebenarnya sudah berjalan, Purbaya mengakui masih ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang membuat penggunaannya belum optimal. Untuk itu, Pemprov Malut menggandeng pihak perbankan, yakni BNI dan Bank Maluku Malut, guna memperkuat pemahaman para pengelola keuangan di OPD.
Ia mengungkapkan, gangguan penggunaan kartu sempat dikeluhkan, padahal 40 persen dana Uang Persediaan (UP) telah dialokasikan melalui skema KKPD.
“Kalau ini terhambat, otomatis serapan anggaran juga ikut terganggu. Lewat sosialisasi ini, kita ingin semua kendala itu diselesaikan agar KKPD benar-benar berjalan maksimal,” ujarnya.
Pada tahap awal, penggunaan KKPD difokuskan pada sejumlah pos belanja tertentu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), seperti perjalanan dinas, pembelian bahan bakar, hingga kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK).
“Keunggulannya jelas, kegiatan bisa tetap berjalan meski dana tunai belum cair karena menggunakan limit kartu. Tapi memang, dengan kondisi wilayah dan pemahaman aparatur yang masih beragam, pendampingan dari perbankan menjadi kunci,” tambahnya.
Dukungan penuh juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Ternate, Sherley Tiffany Metekohy, menegaskan komitmen pihaknya sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Kami siap mendukung penuh. KKPD ini menjadi solusi konkret untuk mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Hal senada disampaikan Branch Manager BNI Cabang Ternate, Denny Stevy Akay. Ia menyebut layanan KKPD sebagai bagian dari solusi pemerintah (government solution) untuk meningkatkan literasi keuangan birokrasi sekaligus menghadirkan sistem pembayaran yang modern dan terintegrasi.
Sosialisasi ini disambut antusias oleh pimpinan OPD dan ASN Pemprov Malut. Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan perbankan, Maluku Utara ditargetkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam digitalisasi keuangan di kawasan timur Indonesia. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
