Respon Gubernur Malut soal Restrukturisasi OPD Demi Efesiensi Anggaran

Jumat, 11 April 2025 - 23:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos || Dok : Iham_kasedata

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos || Dok : Iham_kasedata

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, akhirnya merespon usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Malut menyangkut efesiensi anggaran. Usulan itu terkait restrukturisasi atau penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja pegawai yang dinilai membebani APBD.

Demi efesiensi anggaran, Fraksi PKB juga menyoroti besaran alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran untuk pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi PKB juga menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah sudah saatnya ditinjau ulang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gubernur Maluku Utara mengaku belum menerima secara resmi paparan dari DPRD. Meski begitu, ia menyatakan terbuka terhadap semangat efisiensi selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Dua Organisasi Mahasiswa Demo PT IMS di Halmahera Selatan

“Saya belum dengar usulan mereka (DPRD) seperti apa, mungkin masih dalam pembahasan. Tapi pada dasarnya saya mendukung semangat efisiensi selama tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya, Jumat (11/4/2025).

Sherly mengakui bahwa proporsi belanja pegawai saat ini memang cukup besar. Pihaknya, kata dia, tengah mempelajari berbagai opsi untuk memperbaiki rasio tersebut, baik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui langkah efisiensi lainnya.

“Bagaimana supaya rasionya lebih baik saya belum tahu. Sekarang sedang dipelajari antara meningkatkan PAD, sehingga presentasi biaya pegawai bisa lebih kecil apabila PAD kita naik, atau ada efisiensi lain yang bisa dilakukan. Kita kan tidak bisa mengurangi pegawai, jadi satu-satunya jalan adalah menambah PAD,” singkatnya.

Baca Juga :  Pemprov Malut Buka Layanan Pengaduan Kerusakan Jalan dan Jembatan, Ini Linknya

Diketahui, APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 tercatat empat pos utama belanja daerah. Terbagi atas belanja operasional sebesar Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 455 miliar, belanja tak terduga Rp 35 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 412 miliar.

Dari total belanja operasional itu, jelas terbaca anggaran untuk belanja pegawai mendominasi dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun. (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Ilham Mansur

Berita Terkait

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Ternate Resmi Dikukuhkan
Sula Raih Peringkat 1 Pengelolaan TKD se-Maluku Utara
Wabup Sula Pimpin Upacara Hari Pramuka ke-64
Pemkab Halsel Ikut Sertakan Kades dan Camat Retret di Bandung
Dorong Kemandirian Desa di Halmahera Selatan
Dua Instansi Tak Hadiri Dialog Sengketa Lahan Ubo-Ubo Ternate
Ratusan Anak Pulau Obi Meriahkan Festival Hari Anak 2025
FKUB Malut Dorong Pergub Toleransi Umat Beragama

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 22:43 WIT

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Ternate Resmi Dikukuhkan

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:44 WIT

Sula Raih Peringkat 1 Pengelolaan TKD se-Maluku Utara

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:35 WIT

Wabup Sula Pimpin Upacara Hari Pramuka ke-64

Kamis, 14 Agustus 2025 - 20:48 WIT

Pemkab Halsel Ikut Sertakan Kades dan Camat Retret di Bandung

Kamis, 14 Agustus 2025 - 09:50 WIT

Dorong Kemandirian Desa di Halmahera Selatan

Berita Terbaru

Pelatih Malut United Hendri Sosilo dalam Sesi konferensi pers jelang laga perdana kontra Bali United di Stadion Gelora Kie Raha. || dok : Kasedata

Olahraga

Laga Kandang, Malut United Incar 3 Poin Lawan Bali United

Kamis, 14 Agu 2025 - 22:28 WIT

Daerah

Sula Raih Peringkat 1 Pengelolaan TKD se-Maluku Utara

Kamis, 14 Agu 2025 - 21:44 WIT

Daerah

Wabup Sula Pimpin Upacara Hari Pramuka ke-64

Kamis, 14 Agu 2025 - 21:35 WIT