Sambut May Day, SEMMI Malut Siap Gelar Aksi Tolak PT IMS

Selasa, 29 April 2025 - 18:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris DPW SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hud || Foto : Ridal_kasedata

Sekretaris DPW SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hud || Foto : Ridal_kasedata

Kasedata.id – Menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara menyatakan sikap tegas untuk menggelar aksi demontrasi menolak keberadaan PT Intim Mining Sentosa (IMS) di Kecamatan Obi Selatan. Rencana aksi demontrasi ini difokuskan di sejumlah titik dalam Kota Labuha, Halmahera Selatan.

Sekretaris DPW SEMMI Malut, Sarjan Hud, menegaskan aktivitas tambang PT IMS telah menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat. Ia menilai, eksploitasi tambang tidak hanya merusak ekosistem darat dan laut, tetapi juga mengancam sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup warga setempat.

“Hingga kini berbagai persoalan lingkungan bermunculan. Salah satu paling mengkhawatirkan adalah potensi kerusakan air sungai yang menjadi sumber kebutuhan pokok warga. Aktivitas ini harus segera dihentikan,” ujar Sarjan kepada pewarta kasedata, Selasa (29/4/2025).

Sarjan juga menyoroti aspek hukum yang menurutnya dilanggar PT IMS. Ia menyebut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tersebut telah kedaluwarsa sejak 2014. AMDAL awal diperoleh pada 2011, tetapi hingga 2014 perusahaan belum beroperasi. Menurut regulasi, dokumen tersebut gugur jika tidak ada aktivitas selama tiga tahun sejak diterbitkan.

“Karena itu, jika PT IMS ingin beroperasi saat in mereka wajib mengurus AMDAL baru. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Baca Juga :  Hari ke-11, Operasi Zebra Kieraha Temukan Ratusan Pelanggar Lalu Lintas

Lebih lanjut, SEMMI Malut mendesak agar legalitas operasi PT IMS ditinjau kembali secara menyeluruh. Menurut Sarjan, tanpa dokumen AMDAL yang sah dan komprehensif segala bentuk aktivitas pertambangan seharusnya tidak diizinkan.

“ Karena itu, kami akan menggelar aksi untuk menuntut DPRD Halsel segera membentuk tim investigasi untuk turun langsung ke Desa Bobo dan Fluk. Kami juga mendesak Polres Halsel untuk segera melakukan police line terhadap seluruh aktivitas PT IMS di kedua desa itu,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Pasca Dikeluhkan, Stok Cuci Darah Dipinjam dari RSUD Tobelo
Pemprov Malut Mulai Tahap Awal Pembangunan Sekolah Garuda
Diklat Paskibraka Ternate Resmi Dimulai, Wawali : Ini Tugas Kebangsaan
Puluhan Pejabat Eselon II Pemkab Halsel Bakal dilantik
Gelar Musdesus, Masyarakat Usul Pemberhentian Kades Nyonyifi
Pendamping Pertanian Desa, Upaya Mendukung Agromaritim di Halsel
Pejabat Malut Terlibat Suap dan Temuan BPK Terancam Nonjob
Gerakan Tanam Cabai Dorong Kekuatan Agromaritim di Halsel

Berita Terkait

Kamis, 7 Agustus 2025 - 14:51 WIT

Pasca Dikeluhkan, Stok Cuci Darah Dipinjam dari RSUD Tobelo

Kamis, 7 Agustus 2025 - 14:37 WIT

Pemprov Malut Mulai Tahap Awal Pembangunan Sekolah Garuda

Kamis, 7 Agustus 2025 - 13:27 WIT

Diklat Paskibraka Ternate Resmi Dimulai, Wawali : Ini Tugas Kebangsaan

Kamis, 7 Agustus 2025 - 13:10 WIT

Puluhan Pejabat Eselon II Pemkab Halsel Bakal dilantik

Kamis, 7 Agustus 2025 - 12:45 WIT

Gelar Musdesus, Masyarakat Usul Pemberhentian Kades Nyonyifi

Berita Terbaru

Gambar Ilustrasi Sekola Garuda yang merupakan program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolog (Kemenristekdikti).

Daerah

Pemprov Malut Mulai Tahap Awal Pembangunan Sekolah Garuda

Kamis, 7 Agu 2025 - 14:37 WIT

Hassan Ali Bassam Kasuba. || dok : Ridal Lahani

Daerah

Puluhan Pejabat Eselon II Pemkab Halsel Bakal dilantik

Kamis, 7 Agu 2025 - 13:10 WIT