Seruan Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji Menggema di Perbatasan NKRI

Minggu, 17 Agustus 2025 - 20:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana upacara HUT Kemerdekaan dipusatkan di pesisir Pulau Jiew, Pulau Liwo, Pulau Sayafi, yang berbatasan langsung dengan NKRI || dok : sukarsi_kasedata

Suasana upacara HUT Kemerdekaan dipusatkan di pesisir Pulau Jiew, Pulau Liwo, Pulau Sayafi, yang berbatasan langsung dengan NKRI || dok : sukarsi_kasedata

Kasedata.id — Puluhan pemuda, mahasiswa, dan tokoh adat di Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, menggelar upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan NKRI, Minggu (17/8/2025).

Upacara dipusatkan di pesisir Pulau Jiew, Pulau Liwo, dan Pulau Sayafi itu tidak hanya ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih, tetapi juga diwarnai dengan lantang seruan pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji yang kini di tangkap oleh aparat hukum.

Usai upacara, para peserta membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 80 meter di bibir pantai, sambil menggaungkan tuntutan pembebasan warga adat yang ditangkap aparat usai menolak aktivitas tambang di atas tanah adat mereka. Tambang tersebut diduga beroperasi tanpa izin yang sah serta menimbulkan kerusakan lingkungan.

Baca Juga :  Gelar Upacara HUT Kemerdekaan di Perbatasan Samudra Pasifik

Ketua Himpunan Mahasiswa Patani, Muhammad Nur Hazzaq Rafli, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan di wilayah perbatasan bukan hanya seremoni melainkan juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat adat.

“Bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan, jika di tanah adat kita sendiri tidak ada perlindungan dari negara” ujar Hazzaq.

Ia menambahkan, 11 warga adat Maba Sangaji bukanlah pelaku kriminal, melainkan pejuang yang mempertahankan hak atas tanah adat mereka.

Baca Juga :  Dikbud Maluku Utara Hadirkan “Satu Panggung Seribu Talenta” di Sofifi Semarakkan HUT ke-81 RI

“Mereka seharusnya dihormati, bukan diperlakukan sebagai kriminal. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak-hak adat yang sah,” tegasnya.

Penangkapan terhadap warga adat ini memicu gelombang solidaritas luas. Protes terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat yang menilai langkah aparat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat kecil.

Hazzaq juga mendesak agar negara tidak abai terhadap persoalan ini.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. Pembebasan warga adat adalah pintu awal untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi,” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ
Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas
PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk
Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah
Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut
Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas
Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif
Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:55 WIT

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ

Kamis, 19 November 2026 - 21:46 WIT

Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas

Kamis, 19 November 2026 - 21:38 WIT

PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk

Kamis, 19 November 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIT

Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut

Berita Terbaru