Wabup Halsel Buka Ranwal RKPD 2027, Dorong Pembangunan Daerah

Kasedata.id – Wakil Bupati (Wabup), Helmi Umar Muchsin, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (20/1/2026).

Forum tersebut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, para asisten dan staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, perwakilan perguruan tinggi, camat se-Kabupaten Halmahera Selatan, unsur media, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan menjaring masukan, kritik, dan saran dari para pemangku kepentingan sebelum dokumen RKPD difinalisasi ke tahapan berikutnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

“Forum ini menjadi bagian terpenting dalam proses perencanaan pembangunan. Masukan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar Ranwal RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tegas Helmi dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Halmahera Selatan 2025–2029, dengan visi ‘Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah’.

Kata Helmi, tema pembangunan RKPD 2027 yakni ‘Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah’. Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

“RKPD 2027 harus adaptif dan integratif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan strategis,” ucapnya.

Helmi menyebut, Ranwal RKPD 2027 difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis nasional dan daerah, pencapaian indikator makro pembangunan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta penguatan program prioritas kepala daerah berbasis agromaritim.

“Ada tantangan besar akan dihadapi pemerintah daerah mulai 2026 dan seterusnya terkait kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber pembiayaan alternatif,” katanya.

Melalui forum konsultasi publik ini, Helmi berharap lahir rekomendasi, kritik, dan saran konstruktif sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD 2027, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar