Kasedata.id – Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Helmi Umar Muchsin, membacakan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 pada rapat paripurna ke 39 masa persidangan III tahun 2025, yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Halsel, Kamis (4/9/2025).
Dalam paparannya, Helmi menyampaikan terimakasih atas saran, pendapat dan masukan yang sebelumnya disampaikan oleh Fraksi Fraksi di DPRD Halsel. Adapun beberapa jawaban yang disampaikan adalah bahwa prioritas P-APBD Tahun Anggaran 2025 berfokus pada kebutuhan masyarakat dibidang infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Halsel.
Berikut beberapa hal yang disampaikan Helmi dalam menjawab atau memberikan tanggapan terhadap pandangan umum DPRD dari masing-masing fraksi:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk fraksi PKS kami sependapat bahwa pos pos pendapatan seperti retribusi persetujuan bangunan gedung dan sektor jasa lainnya perlu mendapat atensi dan perlu digenjot secara optimal. dan kepada OPD BPKAD agar dapat mengambil langkah strategis dalam penagihan DBH Propinsi yang menjadi hak pemerintah kabupaten halmahera selatan.
atas sorotan terhadap kebijakan pemerintah berupa makan bergiji gratis (mbg) akan segera kami lakukan langkah langkah yang diperlukan sehingga kejadian yang menjadi sorotan fraksi pks dapat diantisipasi.
Untuk Fraksi Nasdem atas beberapa masukan dan catatan konstruktif yang diberikan kami sependapat atas masukan yang diberikan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembobotan terhadap rancangan apbd perubahan yang akan kita bahas bersama.
Untuk Fraksi PKB dapat kami jelaskan secara umum bahwa kenaikan belanja operasi pada apbd perubahan sebesar 135,49 milyar atau 11% merupakan kenaikan atas: alokasi belanja pegawai sebesar 35,2 milyar atau 6% yang disebabkan oleh penambahan anggaran gaji p3k sebanyak 1343 orang, penambahan gaji cpns 178 orang, dan penyesuaian gaji dan tunjangan asn.
alokasi belanja barang dan jasa sebesar 37,3 milyar atau 7% berupa penambahan kegiatan kegiatan prioritas seperti alokasi anggaran pengawasan dan alokasi anggaran dukungan pelayanan pada beberapa skpd. Alokasi belanja hibah berupa dukungan sarana prasarana kepada lembaga vertikal, sarana dan prasarana umum kepada kelompok masyarakat atau desa berupa tempat ibadah, jalan dan psu lainnya.
Untuk penjelasan secara detail dan komprehensif akan disampaikan pada rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2025 bersama Badan Anggaran DPRD.
Untuk Fraksi Gerindra, atas kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 32,5 miliar rupiah dapat kami jelaskan bahwa kenaikan berasal dari kenaikan target pajak restoran, pajak barang jasa tertentu atas tenaga listrik, pajak bumi dan bangunan, opsen PKB dan BBN-KB, retribusi PBG, retribusi IMTA serta pendapatan BLUD RSUD.
Kami juga sependapat bahwa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan masing masing opd dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, olehnya itu evaluasi secara berkala tentu menjadi hal yang perlu kami lakukan untuk memastikan setiap pimpinan opd maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.
Untuk Fraksi Golkar, kami sangat sependapat bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan perlu dilakukan melalui inovasi dan optimalisasi aset. dan perlu meningkatkan pelayanan dengan pemenuhan infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan.
Untuk Fraksi perjuangan demokrat, atas beberapa hal yang telah disampaikan, dapat kami jelaskan sebagai berikut: dalam pelaksanaan hibah daerah kami sepakat bahwasanya penggunaan hibah ini harus transparan, akuntabel dan tidak disalahgunakan. dalam pelaksanaannya harus memenuhi norma dan ketentuan yang telah ditetapkan.
belanja tidak terduga yang turun signifikan dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan adanya pengalihan kepada alokasi belanja pegawai p3k. dimana pada apbd pokok alokasi belanja p3k belum terdistribusikan pada belanja pegawai masing masing opd sehingga kebijakan yang dilakukan adalah memasukkan anggaran tersebut pada belanja tidak terduga.
Untuk Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, kami menyambut baik saran dan masukan fraksi amanat persatuan indonesia diantaranya mengoptimalkan pad melalui optimalisasi sumber sumber pendapatan yang ada, mendorong program pembangunan yang lebih luas dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan publik, juga pengalokasian anggaran yang efektif dan efesien dalam pencapaian program. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Redaksi
