5 Komisioner Komisi Informasi Maluku Utara Periode 2026–2030 Resmi Dilantik

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Informasi Maluku Utara Periode 2026–2030 di Ruang Bidadari, Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara. || dok : Kasedata

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Informasi Maluku Utara Periode 2026–2030 di Ruang Bidadari, Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara. || dok : Kasedata

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Informasi Maluku Utara Periode 2026–2030 di Ruang Bidadari, Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Jumat (13/8/2026).

Sarbin menegaskan, Komisi Informasi memiliki posisi strategis dalam memastikan hak masyarakat terhadap informasi publik terpenuhi secara benar, akurat, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, keberadaan KI juga diharapkan mendorong seluruh badan publik semakin terbuka dalam menjalankan tugas pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima keputusan pemerintah. Mereka berhak tahu, bertanya, dan berhak memperoleh informasi yang memang menjadi haknya,” kata Sarbin di hadapan anggota KI Malut.

Menurutnya, tantangan keterbukaan informasi semakin kompleks di tengah perkembangan era digital. Pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Gubernur Sherly Luncurkan CKG, Pastikan 70.000 Pelajar SMA, SMK, dan SLB Terlayani Kesehatan Gratis

“Pemerintah di era digital harus lebih responsif dan adaptif. Karena itu, Komisi Informasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik di seluruh perangkat daerah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota KI Malut yang baru dilantik, Ismad Sahupala, mengapresiasi perhatian dan komitmen Pemprov Malut terhadap keterbukaan informasi publik.

“Pemprov Malut tetap concern terhadap keterbukaan informasi publik. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mendapat perhatian dari pimpinan daerah,” ujar Ismad usai pelantikan.

Sarbin juga mengingatkan agar KI Malut tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa informasi. Lebih dari itu, KI harus aktif mendorong badan publik agar semakin tertib mengelola informasi, siap memberikan pelayanan informasi, dan memahami kewajibannya kepada masyarakat.

“Komisi Informasi hadir sebagai institusi yang menjembatani kebutuhan publik terhadap akses informasi, sekaligus memastikan bahwa hak tersebut dijalankan berdasarkan regulasi, etika, dan kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Baca Juga :  Tabligh Akbar, Ustaz Das’ad Latif Gaungkan Pesan Damai untuk Maluku Utara

Ia pun meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Malut memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Komisi Informasi.

“Keterbukaan informasi bukan semata tanggung jawab KI, melainkan kewajiban seluruh badan publik,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 433/KPTS/MU/2026 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2026–2030 tertanggal 30 Juli 2026, lima anggota KI Malut yang dilantik diantaranya ; Ismad Sahupala, (Unsur Umum), Sofyan Ali (Unsur Umum), Dr. Irsa Muksin (Unsur Umum), Firjal (Unsur Pemerintahan) dan Mu’minah Daeng Barang (Unsur Umum).

Pemprov Malut berharap kehadiran komisioner baru mampu memperkuat budaya transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan birokrasi.

Dengan mandat baru tersebut, Komisi Informasi Maluku Utara dituntut tidak sekadar menjadi lembaga penyelesaian sengketa informasi, tetapi juga menjadi penggerak keterbukaan dan pengawasan publik menuju pemerintahan yang lebih transparan dan dipercaya masyarakat. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Inovasi PBJ Malut Dilirik Papua, Skema Pengadaan Jalan Lapen Dipelajari
PBJ Malut Pacu Kompetensi Pelaku Usaha Lokal Hadapi Era Pengadaan Digital
62 Paskibraka Ternate Terima Penghargaan, Tugas Berlanjut Hingga 2027
Dana Hibah 11 Parpol di Ternate Masuk Tahap Pencairan
Satu Tahun, Tugas Paskibraka Ternate Belum Usai
Pemkot Ternate Bakal Serahkan Penghargaan untuk 62 Paskibraka
Pulang dari Istana, Keluarga Haikal Gelar Syukuran di Ternate
Disperkimtan Ternate Mulai Verifikasi 500 Penerima Bantuan Rumah

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 14:37 WIT

Inovasi PBJ Malut Dilirik Papua, Skema Pengadaan Jalan Lapen Dipelajari

Selasa, 15 September 2026 - 13:24 WIT

PBJ Malut Pacu Kompetensi Pelaku Usaha Lokal Hadapi Era Pengadaan Digital

Kamis, 10 September 2026 - 22:23 WIT

62 Paskibraka Ternate Terima Penghargaan, Tugas Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 9 September 2026 - 22:46 WIT

Dana Hibah 11 Parpol di Ternate Masuk Tahap Pencairan

Selasa, 8 September 2026 - 14:07 WIT

Satu Tahun, Tugas Paskibraka Ternate Belum Usai

Berita Terbaru