Home / Advetorial / Daerah

Gubernur Malut Ajukan ‘Paket Besar’ 2,9 Triliun ke Pempus

Redaksi

Rabu, 22 April 2026 - 21:05 WIT

URL berhasil dicopy

Gubernur Sherly setelah tatap muka dengan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI. Sherly dalam kesempatan itu memaparkan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (YoY), namun capaian itu belum menyentuh mayoritas masyarakat. || dok : Humas/Adpim Malut

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengajukan paket usulan strategis pembangunan infrastruktur senilai Rp 2,9 triliun kepaada Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam pertemuan di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/4/2026).

Dalam forum masa reses Persidangan IV tersebut, Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara tengah menghadapi paradoks ekonomi serius yang mana pertumbuhan tinggi, tetapi belum berdampak merata.

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (YoY), Gubernur menilai capaian itu belum menyentuh mayoritas masyarakat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertumbuhan tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Akar persoalannya adalah konektivitas yang lemah. Sebanyak 60 persen warga adalah petani dan 20 persen nelayan, namun akses jalan dan jembatan belum mendukung distribusi hasil produksi,” tegasnya.

Di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan DAU dan DBH yang mencapai Rp 3,5 triliun, Pemprov Malut kini menempatkan dukungan pemerintah pusat sebagai kunci percepatan pembangunan.

Paket Usulan Prioritas Rp 2,9 Triliun

Gubernur merinci sejumlah usulan prioritas yang dinilai mendesak :
1. Perbaikan Jalan Provinsi (IJD) – Rp 789 miliar.
Fokus pada ruas jalan provinsi yang belum tersentuh program Inpres Jalan Daerah. Pada tahun 2025, Malut hanya mendapat Rp 300 miliar untuk jalan kabupaten.
2. Percepatan Pembangunan Sofifi – Rp 686 miliar.
Pembangunan fasilitas ibu kota provinsi, meliputi stadion, pasar higienis, terminal, gedung damkar, hingga peningkatan layanan rumah sakit.
3. Konektivitas Kawasan Industri.
Pembangunan ruas Maba–Sagea untuk menghubungkan kawasan industri besar di Halmahera Tengah (investasi USD 20 miliar) dan Halmahera Timur (USD 15 miliar). Proyek ini berpotensi memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi hanya 2 jam.
4. Akses Bandara – Rp 348 miliar.
Peningkatan ruas Trans Kie Raha guna mempercepat akses Sofifi ke bandara komersial dari 3,5 jam menjadi sekitar 1 jam.

Sofifi Terkunci Status Administratif

Sherly juga menyoroti persoalan krusial status Sofifi yang hingga kini belum memiliki kode wilayah sendiri, meski telah 26 tahun menjadi ibu kota provinsi.
Kondisi ini dinilai menghambat akses langsung terhadap program kementerian, termasuk di sektor kesehatan.

“Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki status administratif yang jelas demi percepatan pembangunan,” ujarnya.

Usulan Penanganan Bencana

Pemprov Malut turut mengajukan dukungan anggaran penanganan bencana terdiri dari, Rp 23,7 miliar untuk perbaikan 300 lebih rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Kemudian, Rp 28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah pasca gempa di Ternate dan Batang Dua.

Dorongan Penguatan Transportasi dan Logistik

Di sektor transportasi, Gubernur mengajukan tiga usulan utama. Pertama, pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri. Kedua, penambahan frekuensi Tol Laut dari 1 kali menjadi 2 kali per bulan. Ketiga, subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk wilayah terpencil.

“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi. Rakyat akan terus bertanya, apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak ikut merasakannya,” pungkas Sherly. (*)