Kasedata.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Zulkifli Hasan, resmi membuka Seminar Nasional KDKMP di Lapangan Perikanan, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bersama asosiasi desa dari seluruh Indonesia. Seminar digelar sebagai forum untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyatukan langkah dalam percepatan implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan infrastruktur ekonomi resmi pemerintah yang akan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kehadirannya diarahkan untuk membenahi tata kelola distribusi barang bersubsidi, bantuan sosial, hingga memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui koperasi ini, pemerintah akan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bagi lanjut usia, hingga pelayanan pembayaran listrik. Selain itu, Kopdes juga diproyeksikan menjadi pusat penyerapan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa.
Menurut Zulkifli Hasan, pembentukan Kopdes juga menjadi solusi untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih menyisakan banyak persoalan, termasuk ketidaktepatan sasaran. Dengan pengelolaan berbasis desa, pengawasan akan dilakukan lebih dekat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pemerintah pun menargetkan sebanyak 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi secara resmi pada September 2026. Sementara koperasi lainnya akan diaktifkan secara bertahap hingga tahun 2027.
Di sisi lain, Menko Pangan turut merespons dinamika kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Ia menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelar operasi pasar serta meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia mengintensifkan pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh, sehingga desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tegas Zulkifli Hasan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meluruskan berbagai informasi keliru yang beredar terkait program Kopdes Merah Putih.
Yandri menegaskan bahwa isu yang menyebut pemerintah melarang warung desa beroperasi atau melarang masyarakat berjualan dalam radius 200 meter dari koperasi merupakan informasi palsu dan menyesatkan. Pemerintah, kata dia, tidak pernah memiliki kebijakan untuk menutup usaha milik masyarakat. Bahkan, penyebaran hoaks tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Seminar Nasional KDKMP ini diinisiasi Kemendes PDT bersama 10 organisasi dan asosiasi desa tingkat nasional yang terdiri atas empat asosiasi kepala desa, dua asosiasi perangkat desa, dua asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), satu asosiasi mantan kepala desa, serta satu organisasi gerakan masyarakat desa.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para pelaksana di daerah untuk menyamakan persepsi dalam mengawal pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Diskusi menghadirkan para menteri, wakil menteri, BUMN, kepala daerah, akademisi, kepala desa, BPD, perangkat desa, pendamping desa, organisasi kepemudaan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Forkopimda Maluku Utara, anggota DPR RI, pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, para rektor, kepala OPD, direksi BUMN, serta para ketua umum organisasi desa tingkat nasional. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
