Mitigasi Diperkuat, Pemprov Malut Dorong 20 Sabo Dam Redam Risiko Banjir Bandang

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi warga dari ancaman bencana hidrometeorologi yang terus mengintai wilayah rawan.

Penegasan itu disampaikan saat ia turun langsung meninjau progres pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, bersama rombongan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (22/4/2026).

Di lapangan, Gubernur Sherly tidak sekadar melihat, ia mengawal langsung rencana besar pembangunan 20 unit sabo dam yang diproyeksikan menjadi benteng utama menghadang banjir bandang dan material vulkanik dari Gunung Gamalama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah ini merupakan respons konkret pasca-bencana banjir bandang Agustus 2024. Evaluasi Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara mengungkap kebutuhan mendesak pembangunan 20 unit sabo dam untuk mengamankan titik-titik paling rawan di Pulau Ternate.

“Target kita jelas, kawasan ini harus jauh lebih aman dan tangguh dibanding sebelum bencana. Infrastruktur ini bukan sekadar bangunan, tapi soal nyawa warga di kaki Gunung Gamalama,” tegas Sherly di sela peninjauan.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Saleh Talib, mengungkapkan progres signifikan yang telah dicapai. Pada 2025, dua unit sabo dam di Sungai Rua rampung dibangun dengan nilai Rp 40 miliar, termasuk normalisasi sungai dan penguatan tebing (revetment).

Memasuki 2026, fokus pembangunan bergeser ke Sungai Sasa dengan kontrak Rp 24 miliar, serta Sungai Kastela yang kini dalam tahap lelang senilai Rp 20 miliar. Di periode 2027–2028 ditargetkan menjadi fase percepatan pembangunan 16 unit sabo dam tersisa guna menyempurnakan sistem perlindungan Pulau Ternate secara menyeluruh.

Tak hanya memantau proyek, Gubernur Sherly juga mengeluarkan instruksi tegas di lapangan. Ia meminta kontraktor segera merapikan sisa material konstruksi di Rua agar tidak mengganggu mobilitas dan kenyamanan warga. Ia juga mendorong pembetonan akses jalan di sekitar jembatan baru yang dibangun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Lebih jauh, ia memperingatkan Pemerintah Kota Ternate untuk memperketat aturan IMB/PBG. Warga dilarang keras membangun di sepanjang alur sungai baru yang terbentuk akibat bencana.

“Kesalahan tata ruang tidak boleh terulang. Ini soal keselamatan,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri, yang turut dalam kunjungan tersebut. Ia menilai desain sabo dam yang dibangun mampu meredam energi banjir bandang hingga 80–100 persen, angka signifikan untuk melindungi kawasan padat penduduk.

Irene mengatakan, bencana tahun lalu memang telah mengubah wajah wilayah secara permanen menciptakan alur sungai baru yang bahkan memutus jalan nasional. Namun dengan hadirnya jaringan sabo dam, aliran air dan material berbahaya kini diarahkan dan dikendalikan secara sistematis.

“Kami ingin memastikan masyarakat di Rua, Sasa, Kastela, dan sekitarnya benar-benar merasa aman. Negara harus hadir, dan keselamatan rakyat adalah prioritas utama,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi