Home / Daerah

Kelangkaan Solar Subsidi Kembali Picu Kemarahan Besar Sopir Truk

Redaksi

Senin, 11 Mei 2026 - 12:21 WIT

URL berhasil dicopy

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Organda terdiri dari supir truck, hering terbuka dengan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, DPRD Malut dan sejumlah pimpinan OPD usai menghadiri Paripurna Pansus LKPJ. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Kelangkaan dan mahalnya harga solar subsidi kembali memicu gelombang protes besar-besaran. Di saat pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bio Solar hanya Rp 6.500 per liter, masyarakat justru dipaksa membeli hingga Rp 16 ribu sampai Rp 20 ribu per liter di lapangan.

Kondisi ini dinilai sudah tidak masuk akal dan diduga kuat ada permainan mafia BBM yang sengaja menari di atas penderitaan rakyat kecil. Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Organda, didominasi para sopir truk, turun ke jalan di Sofifi, Senin (11/5/2026).

Mereka bergerak dari Polda Maluku Utara, Kantor Gubernur hingga Gedung DPRD Malut sambil membawa tuntutan keras, tangkap dan pidanakan oknum penimbun BBM subsidi yang diduga merampok hak masyarakat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Orator aksi, Lutfi, dengan nada geram menegaskan bahwa persoalan solar subsidi bukan lagi masalah biasa. Menurutnya, rakyat kecil terutama sopir truk menjadi korban paling nyata akibat distribusi BBM yang kacau dan diduga sarat permainan.

“Solar subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan. Harga resmi Rp 6.500, tapi masyarakat beli sampai Rp 20 ribu. Ini sudah gila. Kami menduga ada oknum penimbun yang sengaja bermain. Kami punya data. Tangkap dan pidanakan mereka. Jangan biarkan rakyat terus menjerit,” tegas Lutfi di hadapan Wakil Gubernur, anggota DPRD Malut, dan sejumlah pimpinan OPD usai Paripurna Pansus LKPJ di Aula DPRD Malut.

Lutfi juga menyentil lemahnya pengawasan pemerintah dan DPRD terhadap distribusi BBM subsidi yang terus berulang hampir setiap tahun. Baginya, persoalan ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tetapi sudah mengarah pada kegagalan pengendalian distribusi di lapangan.

“Setiap tahun masalahnya sama. Rakyat terus jadi korban. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menikmati permainan ini ?” sindirnya tajam.

Menanggapi desakan massa, Wakil Gubernur Maluku Utara mengakui bahwa persoalan bio solar memang bukan isu baru. Pemerintah daerah, kata dia, sudah berkali-kali menerima laporan terkait mahalnya harga solar di tingkat pengecer hingga dugaan permainan distribusi BBM subsidi.

“Bio solar itu harganya Rp 6.800. Jadi kalau dijual sampai Rp 16 ribu bahkan Rp 20 ribu, itu jelas tidak wajar. Ini persoalan lama yang terus berulang dan tidak boleh lagi dibiarkan. Kalau memang ada oknum, laporkan secara tertulis dan pidanakan saja,” tegas Wakil Gubernur.

Pemprov Maluku Utara, lanjutnya, akan segera memanggil PT Pertamina guna meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret atas persoalan yang terus membebani masyarakat. Sebab dampaknya kini tidak hanya dirasakan sopir dan pelaku usaha, tetapi juga mulai menghantam denyut ekonomi rakyat.

“Kalau rakyat susah, pemerintah juga ikut susah. Ini bukan sekadar urusan BBM, tapi menyangkut kehidupan masyarakat luas. Pemerintah tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, memastikan lembaganya akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi. DPRD, katanya, tidak ingin persoalan solar subsidi hanya berhenti pada rapat dan laporan tanpa tindakan nyata.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina sejak aksi berlangsung. Bahkan, pihak Pertamina disebut sedang menuju Sofifi untuk mengikuti audiensi bersama DPRD dan pemerintah daerah.

“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pertamina. Mereka sedang menuju Sofifi dan akan langsung mengikuti audiensi bersama. Persoalan ini harus dibuka seterang-terangnya agar masyarakat tahu di mana letak masalah sebenarnya,” tegas Said.

Ironisnya, di tengah jeritan masyarakat akibat mahalnya solar, stok BBM jenis solar di Maluku Utara justru dilaporkan dalam kondisi aman. Berdasarkan informasi yang diterima Kasedata.id, stok solar saat ini mencapai 7.519 kiloliter. Fakta itu semakin memperkuat dugaan publik bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada ketersediaan BBM, melainkan distribusi yang diduga dimainkan oleh oknum tertentu. Hingga berita dipublish, massa aksi kembali menduduki kantor Gubernur Malut guna menunggu kehadiran pihak pertamina hadir audiensi bersama Wagub, DPRD Malut dan perwakilan Organda. (*)