Kasedata.id – DPRD Maluku Utara mulai geram melihat kelangkaan bio solar subsidi yang terus terjadi. Meski PT Pertamina Patra Niaga berkali-kali mengklaim stok aman, fakta di lapangan justru masyarakat kesulitan mendapatkan BBM hingga memicu aksi protes.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, menegaskan DPRD siap membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika persoalan distribusi bio solar tidak segera diselesaikan.
“Pertamina bilang stok aman, tapi rakyat justru kesulitan mendapat solar. Kalau terus dibiarkan, DPRD akan dorong pembentukan Pansus,” tegas Said, Senin (11/5/2026).
Menurut Said, bio solar subsidi di Maluku Utara sudah lama langka dan paling berdampak pada masyarakat kecil, terutama sektor transportasi. DPRD juga mencurigai adanya permainan dalam distribusi BBM subsidi.
“Katanya kuota ada, tapi barang di lapangan hilang. Jangan sampai ada permainan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe usai memimpin hering bersama dengan massa aksi di aula kantor Gubernur memastikan pemerintah daerah akan mengawal penuh persoalan tersebut. Pemprov bersama DPRD dan Pertamina juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan pengelola SPBU di Maluku Utara.
“Katanya stok ada, tapi faktanya masyarakat tidak dapat. Karena ini hak rakyat, pemerintah wajib mengawal,” ujar Sarbin.
Sarbin juga menyoroti dugaan penimbunan BBM yang sebelumnya ditemukan Organda Damtruk. Pemprov, kata dia, akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau memang ada permainan atau penimbunan, tentu harus ditindak tegas,” tandasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
